Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, mengatakan hasil temuan barang impor ilegal pada hari ini akan diserahkan kepada industri untuk dijadikan bahan bakar.
"Industri kan perlu bahan bakar, salah satunya dari balpres dan tekstil rol yang disita ini," ujar Moga saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (6/8).
Ia mengatakan industri boleh mengambil hasil barang sitaan itu secara gratis. Namun, tetap ada proses yang harus dilakukan dan dalam pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta Polri.
Baca juga : Mendag Zulhas Amankan Barang Impor Ilegal Senilai Rp46,1 Miliar
"Mereka tinggal bawa saja. Namun tetap ada prosesnya. Kalau barangnya ada di Polri, prosesnya melalui Polri. Kalau barang-barang ada di Bea Cukai, prosesnya melalui Bea Cukai," terang Moga.
Adapun alasan diserahkannya barang temuan tersebut ke industri adalah karena Satgas Impor Ilegal tidak memiliki cukup anggaran untuk mobilisasi dan pemusnahan barang-barang tersebut. Karena itu, Satgas Impor Ilegal menjalin kerja sama dengan sektor industri di tanah air untuk pemusnahan, dan bisa dimanfaatkan industri sebagai bahan bakar dari balpres dan tekstil rol.
"Kalau kita cacah, itu kan perlu biaya. Satgas ini kan dibentuk ad hoc baru kemarin jadi kita tidak tersedia dana untuk mobilisasi dan untuk pemusnahan. Untuk itu kita kerjasama dengan industri untuk pemusnahannya. Kan industri perlu bahan bakar, salah satunya dari balpres dan tekstil rol yang disita ini. Ini kan bisa jadi bahan bakar industri," tandas Moga.
Adapun terkait dengan temuan barang elektronik ilegal, Moga mengaku tidak ada pilihan lain selain mengahancurkan semuanya. (Z-11)
Pengecekan itu diperlukan untuk kebutuhan pemeriksaan dan pendalaman kasus. Gerak cepat KPK juga penting untuk memastikan kondisi barang tidak diubah.
OTT KPK yang dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhubungan dengan aktivitas importasi barang.
MENTERI Keuangan Purabaya Yudhi Sadewa memperketat pengawasan praktik under invoicing ketika importir melaporkan nilai barang impor lebih rendah dari harga aslinya
Apindo menanggapi temuan ada barang impor dengan harga yang tercantum US$7 (Rp117.000) tapi dijual di marketplace mencapai Rp40 juta-Rp50 juta.
Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani merespons permintaan Amerika Serikat (AS) soal barang impor bebas penetapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ia menegaskan relaksasi mesti selektif
Indonesia Relakan Transmisi Elektronik Tak Dipungut Bea Masuk
Bawang bombai ilegal tersebut diketahui berasal dari Belanda dan masuk ke Indonesia melalui Malaysia sebelum akhirnya diselundupkan ke dalam negeri.
POLRESTA Barelang menyelidiki kasus penyelundupan balpres baju impor ilegal di dua kontainer yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan terstruktur di Batam
Langkah tegas Menkeu Purbaya tersebut dilihat sebagai kebijakan yang bersifat strategis dan sangat penting dengan multiplier effect (efek berganda),
Asosiasi tekstil menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membahas langkah penyelamatan industri tekstil nasional akibat maraknya praktik impor ilegal dari Tiongkok
Jumhur menyampaikan hikmah dari penerapan tarif imbal balik atau resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump sebesar 32% terhadap barang impor dari Indonesia.
Masyarakat saat ini cenderung beralih mengonsumsi barang dengan harga satuan rendah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved