Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, mengatakan hasil temuan barang impor ilegal pada hari ini akan diserahkan kepada industri untuk dijadikan bahan bakar.
"Industri kan perlu bahan bakar, salah satunya dari balpres dan tekstil rol yang disita ini," ujar Moga saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (6/8).
Ia mengatakan industri boleh mengambil hasil barang sitaan itu secara gratis. Namun, tetap ada proses yang harus dilakukan dan dalam pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta Polri.
Baca juga : Mendag Zulhas Amankan Barang Impor Ilegal Senilai Rp46,1 Miliar
"Mereka tinggal bawa saja. Namun tetap ada prosesnya. Kalau barangnya ada di Polri, prosesnya melalui Polri. Kalau barang-barang ada di Bea Cukai, prosesnya melalui Bea Cukai," terang Moga.
Adapun alasan diserahkannya barang temuan tersebut ke industri adalah karena Satgas Impor Ilegal tidak memiliki cukup anggaran untuk mobilisasi dan pemusnahan barang-barang tersebut. Karena itu, Satgas Impor Ilegal menjalin kerja sama dengan sektor industri di tanah air untuk pemusnahan, dan bisa dimanfaatkan industri sebagai bahan bakar dari balpres dan tekstil rol.
"Kalau kita cacah, itu kan perlu biaya. Satgas ini kan dibentuk ad hoc baru kemarin jadi kita tidak tersedia dana untuk mobilisasi dan untuk pemusnahan. Untuk itu kita kerjasama dengan industri untuk pemusnahannya. Kan industri perlu bahan bakar, salah satunya dari balpres dan tekstil rol yang disita ini. Ini kan bisa jadi bahan bakar industri," tandas Moga.
Adapun terkait dengan temuan barang elektronik ilegal, Moga mengaku tidak ada pilihan lain selain mengahancurkan semuanya. (Z-11)
Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani merespons permintaan Amerika Serikat (AS) soal barang impor bebas penetapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ia menegaskan relaksasi mesti selektif
Indonesia Relakan Transmisi Elektronik Tak Dipungut Bea Masuk
Penguatan kebijakan penting dilakukan agar pelaku industri tidak terdampak oleh potensi pengalihan pasar dari negara-negara yang terimbas ketentuan dagang baru.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengingatkan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa tsunami barang impor.
Mendag Budi Santoso menyatakan belum melihat adanya indikasi kekhawatiran akan banjir impor pasca-pengaturan deregulasi dan relaksasi kebijakan impor
Dalam banyak kasus, PPK justru melakukan praktik yang melemahkan efektivitas kebijakan TKDN dengan membuka akses impor.
Jumhur menyampaikan hikmah dari penerapan tarif imbal balik atau resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump sebesar 32% terhadap barang impor dari Indonesia.
Masyarakat saat ini cenderung beralih mengonsumsi barang dengan harga satuan rendah.
Ditjen Bea Cukai menyebut jumlah penindakan impor ilegal yang dilakukan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Sejak Satgas dibentuk pada 19 Juli 2024, hingga kini impor ilegal masih merajalela.
Sektor ritel, akomodasi, makanan dan minuman, mobilitas masyarakat, dan pariwisata diprediksikan dapat mengalami kenaikan di kuartal IV karena momentum liburan Natal dan tahun baru (Nataru)
PT Surveyor Indonesia berupaya membentengi produk-produk impor ilegal, termasuk produk tekstil, supaya tidak masuk ke dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved