Industri Manufaktur Dalam Kondisi Genting

Pemerintah diharapkan bisa mengesampingkan ego sektoral dan duduk bersama untuk menghasilkan kebijakan yang tepat bagi industri pengolahan di dalam negeri. Pasalnya sektor tersebut saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.

"Industri manufaktur sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena daya beli ini sedang turun, jadi koordinasi pemerintah harus kuat. Lalu, jangan ambil keputusan yang aneh-aneh, seperti tarif PPN yang naik dari 11% ke 12%. Kita sekarang pasar seperti ini, ekonomi seperti ini, malah menaikkan pajak," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Umar saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/8).

Ia sedianya mengapresiasi kebijakan awal yang diberikan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Saat itu, menurutnya, beleid tersebut menjadi angin segar bagi industri lantaran terlindungi dari derasnya arus impor.

Baca juga : Kadin Respons Positif Practice Leaders Sebagai Panduan Berinvestasi

Namun kebijakan yang dinilai mendukung industri itu justru menjadi permasalahan lantaran terdapat keruwetan perihal Pertimbangan Teknis (Pertek) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Tidak heran, saat itu puluhan ribu kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak.

Koordinasi yang lemah dari pemerintah, kata Bobby, juga terlihat dari respons yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan awal tersebut. Menteri Perdagangan merevisi Permendag 36/2023 dengan Permendag 8/2024 yang secara tak langsung membuka keran impor secara masif dan menghambat kinerja industri dalam negeri.

Imbas koordinasi yang lemah dari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan bagi industri di Tanah Air sedianya tercermin sejak penurunan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur pada April 2024. "Itu bukan tiba-tiba, itu sudah terlihat dari April. April itu 52,7. Lalu terus turun, di Juni 50,7 dan sekarang 49,3, itu akan turun terus ke depan. Dari sisi produksi turun, permintaan juga turun," kata Bobby.

Baca juga : Ekonom Dorong Pemerintah Beri Perhatian ke Sektor Industri

Untuk menghindari pelemahan industri secara terus-menerus, pemerintah diminta mampu mengeluarkan kebijakan yang sinkron dan tepat. "Bagaimana dalam waktu dekat mengeluarkan kebijakan yang bisa melindungi pasar domestik dari serbuan impor. Yang paling kena itu TPT, alas kaki, produk kesehatan, mainan anak-anak, yang kayak gini kita bisa hampir 100% TKDN-nya. Pemerintah ini mesti konfirm," tutur Bobby.

Dukungan dari sisi fiskal, khusus bagi TPT juga diperlukan. Peraturan mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk tekstil didorong untuk segera dilakukan pembaruan. Pasalnya, aturan itu telah habis masa berlakunya pada akhir 2022.

"Bayangkan 1,5 tahun nyangkut. Dari situ yang terjadi, kalau koordinasi pemerintah seperti ini, ambil keputusan lama, yang kena adalah marketnya. Jadi situasinya akan bisa memburuk kalau pemerintah tidak segera ambil keputusan untuk mencegah masuknya barang-barang impor," tandas Bobby. (Z-11)