Aparat Penegak Hukum Didesak Usut Cepat Skandal Dugaan Mark Up dan Demurrage Beras Impor

ANGGOTA Komisi III DPR Santoso mendorong aparat penegak hukum bertindak cepat apabila dugaan mark up dan demurrage impor beras, terbukti. Tindakan cepat dari aparat penegak hukum, utamanya KPK, dinilai sangat penting untuk meredam gejolak di masyarakat.

“Kita berharap KPK dapat membongkar kasus mark up impor beras ini sebagai kotak pandora, agar terbongkar kenapa selama ini harga beras semakin melambung tinggi karena memang adanya mark up impor beras ini,” kata Santoso, dalam keterangan tertulis, Minggu (21/7).

Dia menegaskan tindakan cepat penegak hukum juga diperlukan karena persoalan ini sangat menyengsarakan rakyat. Dia berharap pelaku yang diduganl terlibat dapat dihukum seberat-beratnya.

“Perilaku lancung oknum yang menyengsarakan rakyat harus di hukum seberat-beratnya,” jelas Santoso.

Santoso menegaskan pemberian hukuman seberat-beratnya kepada pelaku diperlukan lantaran masalah tersebut dapat mengurangi jatah makan masyarakat.

“Mengingat dengan mahalnya harga beras bukan hanya membuat rakyat mengurangi jatah makannya tapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih banyak,” papar Santoso.

Bahkan, kata Santoso, persoalan impor beras tersebut memicu kenaikan harga komoditas lainnya yang akan mengakibatkan turun dan tergerusnya daya beli masyarakat.

“Harga beras naik berdampak pada naiknya harga komoditas lainnya yang mengakibatkan daya beli rakyat menurun,” ujar Santoso.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengadu memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up impor beras terjadi pada 2023 dan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Anthony, Kamis (11/7).
 
Sementara itu, Perum Bulog mengeklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (7/7).
 
Menurut Widiarso, laporan yang tanpa ada fakta, itu akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog. "Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ucap dia. (Medcom.id/Nov)