Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga Radiandra menegaskan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi memerlukan pendataan secara akurat supaya tepat sasaran. Pasalnya, sekitar 80% pasokan pertalite masih ditenggak oleh orang kaya.
"Pemerintah perlu memiliki data yang akurat terkait siapa saja yang boleh membeli dan mendapatkan BBM bersubsidi supaya tidak lagi salah sasaran," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (11/7). Pendataan yang terukur itu, katanya, bisa didapat dari hasil analisa pembelian BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina, data dari instansi-instansi terkait seperti BPJS Ketenagakerjaan atau laporan pajak.
Daymas juga menekankan pembatasan pembelian BBM subsidi bergantung pada revisi Peraturan Presiden (perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Hal ini untuk menentukan kriteria penerima, termasuk jenis kendaraan yang berhak meminum pertalite dan solar. "Perampungan revisi Perpres No.191/2014 perlu segera dilakukan untuk menetapkan siapa saja yang benar-benar berhak mendapatkan subsidi BBM," imbuhnya.
Baca juga : Prediksi 18 Jenis Motor dan 32 Mobil yang Tidak Diperkenankan Isi Pertalite Lagi
Kabarnya, untuk mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc tidak diperbolehkan mengisi bensin pertalite. Sementara, untuk semua jenis motor dengan kapasitas mesin di bawah 150 cc diperkenankan mengisi BBM dengan nilai oktan (RON) 90 itu.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan kriteria kendaraan yang dibatasi pembelian pertalite mengacu pada revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Saat ini revisi perpres tersebut sedang tahap finalisasi dan diharapkan akan rampung dalam waktu dekat.
"Untuk kriteria pasti kita tunggu revisi perpres terbit ya. Kita harapkan begitu bisa segera terbit perpresnya," tuturnya saat dikonfirmasi Media Indonesia.
Baca juga : 2,5 Ton Pertalite di Bangka Belitung Disalahgunakan, Pertamina Apresiasi Polda
Dihubungi terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan sebanyak 4,6 juta kendaraan sudah mendaftar di MyPertamina untuk pembelian pertalite. Program Subsidi Tepat, katanya, terus dilakukan dengan pendataan melalui kode QR dari laman MyPertamina.
"Untuk pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong," ujarnya kepada Media Indonesia. Pertamina, lanjut Heppy, juga mencatatkan pendaftaran kode QR untuk pembelian solar telah mencapai 100% dengan jumlah nomor polisi lebih dari 4,6 juta pendaftar.
Perihal rencana pembatasan pembelian pertalite pada 17 Agustus mendatang, Heppy menegaskan Pertamina siap mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat. Pihaknya juga terus koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan. "Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan pemerintah," pungkasnya. (Z-2)
BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh misalnya, hampir semua SPBU hanya memasang plang pemberitahuan bertuliskan "pertalite habis" atau "solar habis".
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
Anggota Komisi VI DPR Khilmi meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya seperti kasus Pertalite yang dicampur air di Jawa Timur.
Sejumlah warga di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mengeluh motor rusak setelah diisi Pertalite.
PERTAMINA Patra Niaga Regional Jatimbalinus memperpanjang posko aduan terkait kendaraan yang 'brebet' atau mogok usai mengisi BBM jenis pertalite, hingga 10 November 2025 mendatang.
DPR RI akan memanggil pemerintah dan Pertamina menyusul laporan kendaraan yang mogok atau motor brebet setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di Jawa Timur.
Upaya menjaga mutu bahan bakar minyak (BBM) dan pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terus diperkuat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved