Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender. Instrumen keuangan anyar itu diharapkan mampu mengumpulkan dana US$1 miliar pada 2025.
Orange Bonds merupakan obligasi yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), utamanya poin 5 tentang kesetaraan gender.
Sebagai kelas aset lintas sektoral, Gerakan Oranye bertujuan untuk memobilisasi US$10 miliar untuk memberdayakan 100 juta perempuan, anak perempuan, dan minoritas gender secara global pada tahun 2030.
Baca juga : Pemerintah Khawatir Indonesia Tak Lolos dari Middle Income Trap
Berbeda dengan obligasi berkelanjutan tradisional yang berfokus terutama pada inisiatif ramah lingkungan, Orange Bonds secara unik mengatasi titik temu antara hasil dampak sosial dan lingkungan, meningkatkan transparansi dalam ekosistem.
Koordinator Ahli Sekretariat Nasional Implementasi SDGs Bappenas Yanuar Nugroho mengatakan, pembiayaan inovatif diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus mendukung ambisi menjadi negara maju di 2045.
Inovasi pembiayaan itu juga bertujuan untuk menutup celah kesenjangan pembiayaan berkelanjutan yang saat ini mencapai Rp24 triliun. "Kesenjangan pembiayaan SDGs mencapai Rp24 ribu triliun pada tahun 2030 pascapandemi, sehingga diperlukan berbagai instrumen pendanaan inovatif, karena upaya pemerintah saja tidak mencukupi," jelasnya di Jakarta, Rabu (10/7).
Baca juga : Pemerintah Berupaya Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Level Tinggi
Yanuar menambahkan, peran sektor swasta dan instrumen keuangan inovatif menjadi krusial dalam mengisi kekurangan pembiayaan yang ada. Salah satu instrumen yang diusulkan ialah Orange Bond, yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan gender dan dampak perubahan iklim dengan mengintegrasikan prinsip keuangan berkelanjutan ke dalam pasar modal.
Orange Bond tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan yang inovatif, tetapi juga mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi dengan memberikan akses keuangan yang lebih besar bagi perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan.
"Hal ini penting mengingat kesenjangan gender di pasar keuangan Indonesia menghambat akses perempuan terhadap keuangan dan peluang ekonomi. Dengan meningkatnya dampak perubahan iklim, perempuan seringkali menjadi yang paling terdampak, baik dari segi ekonomi maupun sosial," tutur Yanuar.
Baca juga : PNM dan Kementerian PPPA Dukung Kesetaraan Gender dalam CSW ke-68
Inisiatif tersebut dipimpin oleh Komite Pengarah Global yang terdiri dari ANZ, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), IIX, Nuveen, Badan Keuangan Pembangunan Internasional (DFC) AS, dan Water.org.
Adapun studi kelayakan mengenai pengenalan Obligasi Oranye di Indonesia didukung oleh Ford Foundation. Hal tersebut menegaskan kembali kepemimpinan Indonesia dalam keuangan berkelanjutan dan menyoroti peluang dan rekomendasi untuk memperkenalkan Orange Bonds dalam mendukung pembangunan bangsa yang inklusif dan SDG.
Studi itu mengangkat tantangan identifikasi dan transparansi proyek dalam obligasi tematik yang ada saat ini, seperti Obligasi Hijau dan Sukuk Hijau. Selain itu, dukungan pembiayaan obligasi tematik untuk ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih terbatas.
Baca juga : Bappenas: Dunia Meyakini Ekonomi Indonesia Kuat di Tahun Ini
Oleh karena itu, peluncuran Orange Bonds bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan dan mendukung masyarakat dan UMKM yang berfokus pada perempuan.
Ekosistem UMKM, yang menyumbang 61% terhadap PDB dan mencakup 97% penciptaan lapangan kerja, sangat penting bagi pembangunan inklusif di Indonesia, mendorong penghidupan bagi perempuan dan masyarakat melalui solusi berdampak tinggi.
Sementara itu, CEO dan Pendiri IIX Durreen Shahnaz menyatakan, pihaknya antusias untuk bermitra dengan Ford Foundation dan badan-badan pemerintahan Indonesia untuk berupaya membangun Orange Movement di negara ini.
"Kami berharap dapat menciptakan ekosistem yang setara gender dan berketahanan iklim untuk membantu Indonesia mencapai agenda SDG dengan memanfaatkan potensi Orange Bonds, memperjuangkan keuangan berkelanjutan, dan mendukung perempuan di garis terdepan," kata dia.
Adapun Indonesia telah konsisten menunjukkan komitmen yang kuat untuk memajukan SDGs PBB, menjadikan Indonesia sebagai pionir global dalam keuangan berkelanjutan dengan menetapkan berbagai kerangka kerja untuk Green Bonds, Green Sukuk, dan SDG bond.
Kolaborasi signifikan tersebut turut memperkuat komitmen Bappenas dan Kementerian Keuangan terhadap solusi pembiayaan inovatif yang mendorong dampak sosial dan lingkungan.
Dengan memobilisasi pembiayaan untuk memberdayakan perempuan dan UMKM yang berfokus pada perempuan, Orange Bonds dinilai akan melengkapi dan memperbesar dampak obligasi tematik secara signifikan, serta mempercepat transisi energi yang berkeadilan di Indonesia.
(Z-9)
PT Pollux Hotels Group Tbk memperkuat strategi kebutuhan dan struktur pendanaannya dengan menerbitkan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 senilai maksimal Rp500 miliar.
SMF menilai kebijakan Bank Indonesia yang menetapkan obligasi SMF sebagai underlying transaksi repo, akan membuka kembali minat investor t
SBN akan memperluas ekosistem aset digital yang terukur dan sesuai regulasi guna mendukung pertumbuhan sektor keuangan digital nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan Luhut Binsar Pandjaitan soal suntikan dana Rp50 triliun ke INA, dengan syarat dialokasikan ke sektor riil, bukan obligasi.
IHSG, nilai kapitalisasi pasar, dan juga rata nilai transaksi harian, membukukan rekor tertinggi atau all time high. Pasar modal domestik pada September 2025 mencatatkan kinerja yang positif.
Rencana penerbitan private placement Patriot Bond oleh Danantara Indonesia senilai Rp50 triliun menuai dukungan.
Rekor keterwakilan perempuan di parlemen Jepang memicu krisis fasilitas. PM Sanae Takaichi bersama 60 legislator ajukan petisi penambahan toilet perempuan.
Battle of the Sexes berlangsung cair dan penuh selingan hiburan.
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.
UN Women menilai Polri menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendorong budaya institusi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perempuan serta kelompok rentan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit menggaungkan komitmen yang kuat terkait dengan mewujudkan kesetaraan gender di institusi Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved