Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DIREKTUR eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal berpendapat untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia dengan cara pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan pemberian bantuan sosial (bansos) secara masif.
Pemberdayaan itu seperti memberikan modal usaha, pelatihan atau pendampingan usaha kepada masyarakat menengah ke bawah. Upaya ini diyakini dapat membuka peluang usaha bagi warga miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan.
"Upaya pengentasan atau diangkat dari jeratan kemiskinan itu diberdayakan secara ekonomi dengan fasilitas yang diberikan pemerintah. Bukan dengan membagikan bansos secara jor-joran," ungkap Faisal saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (2/7).
Baca juga : Penurunan Kemiskinan Berjalan Lambat, Target Zero Poverty Sulit Dicapai
Dia menilai pemberian bansos secara terus menerus akan membuat masyarakat menjadi malas dan menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah karena mengharapkan bantuan uang atau sembako secara cuma-cuma. Padahal, menurut Faisal, strategi penting penurunan kemiskinan adalah dengan pendapat rutin, bukan sesaat.
"Pertanyaan jika bansos tidak diberikan lagi, bagaimana nasib orang miskin? Mestinya upaya pengentasan itu dengan mereka punya pendapatan yang terjamin, tidak bergantung dari belas kasih pemerintah lewat bansos," tegasnya.
Faisal menambahkan, meski persentase penduduk miskin di Maret 2024 tercatat terendah selama lima tahun terakhir, bahkan lebih kecil dibandingkan posisi pra pandemi di 2019, namun pemerintah diminta memperhatikan nasib masyarakat sekitar garis kemiskinan. Mereka adalah masyarakat hampir miskin dan rentan miskin. Kelompok ini dianggap rawan terhadap gejolak ekonomi dan bisa jatuh ke bawah garis kemiskinan jika program bansos tidak dilanjutkan.
"Apakah dengan bansos menyelesaikan masalah kemiskinan? Tidak, menurut saya. Kemiskinan bukan hanya jumlah orang di bawah garis kemiskinan, tapi sekitar garis kemiskinan. Mereka itu rentan jatuh kembali ke garis kemiskinan bila tidak ada bansos. Ini yang mesti diantisipasi," pungkasnya. (Z-8)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
MEMBEKALI generasi muda dengan jiwa kepemimpinan disebut bisa menjadi langkah awal untuk memberantas kemiskinan di Indonesia di masa depan.
Metode pengukuran kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini sudah berusia hampir 50 tahun.
Berbagai isu penting seperti gagasan "Leadership 5. 0," dampak dari AI terhadap perubahan angkatan kerja, serta kebutuhan untuk peningkatan keterampilan di era ekonomi digital
Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan antara perusahaan-perusahaan lintas sektor untuk mendukung industri kreatif terutama gim Tanah Air.
Bali International Film Festival (Balinale) secara resmi membuka edisi ke-18 pada hari ini, menghadirkan nuansa baru di lokasi barunya, Icon Bali Mall, Sanur.
Dari daur ulang hingga kopi, pelaku kreatif di pinggiran Jakarta mengubah keterbatasan menjadi harapan. Inilah wajah baru ekonomi kreatif dari akar rumput.
Indonesia dan Prancis sepakat memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan hubungan diplomasi yang sudah terjalin selama 75 tahun.
JEKI Berbagi Modal merupakan program dari JEKI yang terbuka untuk pelaku usaha kecil dan mikro di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved