Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
DIREKTUR eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal berpendapat untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia dengan cara pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan pemberian bantuan sosial (bansos) secara masif.
Pemberdayaan itu seperti memberikan modal usaha, pelatihan atau pendampingan usaha kepada masyarakat menengah ke bawah. Upaya ini diyakini dapat membuka peluang usaha bagi warga miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan.
"Upaya pengentasan atau diangkat dari jeratan kemiskinan itu diberdayakan secara ekonomi dengan fasilitas yang diberikan pemerintah. Bukan dengan membagikan bansos secara jor-joran," ungkap Faisal saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (2/7).
Baca juga : Penurunan Kemiskinan Berjalan Lambat, Target Zero Poverty Sulit Dicapai
Dia menilai pemberian bansos secara terus menerus akan membuat masyarakat menjadi malas dan menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah karena mengharapkan bantuan uang atau sembako secara cuma-cuma. Padahal, menurut Faisal, strategi penting penurunan kemiskinan adalah dengan pendapat rutin, bukan sesaat.
"Pertanyaan jika bansos tidak diberikan lagi, bagaimana nasib orang miskin? Mestinya upaya pengentasan itu dengan mereka punya pendapatan yang terjamin, tidak bergantung dari belas kasih pemerintah lewat bansos," tegasnya.
Faisal menambahkan, meski persentase penduduk miskin di Maret 2024 tercatat terendah selama lima tahun terakhir, bahkan lebih kecil dibandingkan posisi pra pandemi di 2019, namun pemerintah diminta memperhatikan nasib masyarakat sekitar garis kemiskinan. Mereka adalah masyarakat hampir miskin dan rentan miskin. Kelompok ini dianggap rawan terhadap gejolak ekonomi dan bisa jatuh ke bawah garis kemiskinan jika program bansos tidak dilanjutkan.
"Apakah dengan bansos menyelesaikan masalah kemiskinan? Tidak, menurut saya. Kemiskinan bukan hanya jumlah orang di bawah garis kemiskinan, tapi sekitar garis kemiskinan. Mereka itu rentan jatuh kembali ke garis kemiskinan bila tidak ada bansos. Ini yang mesti diantisipasi," pungkasnya. (Z-8)
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
"Penyampaian informasi dilakukan secara terus-menerus, dipandu jalur-jalurnya, terutama jalur yang benar dan terarah hingga informasi programnya bisa sampai ke pihak yang membutuhkan,"
Yovie Widianto menyoroti isu royalti dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode baru yang baru saja diresmikan oleh Kementerian Hukum.
KEMENTERIAN Ekonomi Kreatif (Ekraf) bersama dengan Volkswagen dan Maxdecal berkolaborasi menghadirkan kampanye New Buzz in Life di ajang GIIAS 2025.
Gekrafs Kampus ditantang untuk memperluas jaringan ke lebih banyak wilayah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia secara masif dalam setahun ke depan.
Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, kolaboratif, dan berdaya saing global.
Gali Potensi Ekonomi Kreatif dari Kuliner dan Perhotelan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved