Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal berpendapat untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia dengan cara pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan pemberian bantuan sosial (bansos) secara masif.
Pemberdayaan itu seperti memberikan modal usaha, pelatihan atau pendampingan usaha kepada masyarakat menengah ke bawah. Upaya ini diyakini dapat membuka peluang usaha bagi warga miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan.
"Upaya pengentasan atau diangkat dari jeratan kemiskinan itu diberdayakan secara ekonomi dengan fasilitas yang diberikan pemerintah. Bukan dengan membagikan bansos secara jor-joran," ungkap Faisal saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (2/7).
Baca juga : Penurunan Kemiskinan Berjalan Lambat, Target Zero Poverty Sulit Dicapai
Dia menilai pemberian bansos secara terus menerus akan membuat masyarakat menjadi malas dan menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah karena mengharapkan bantuan uang atau sembako secara cuma-cuma. Padahal, menurut Faisal, strategi penting penurunan kemiskinan adalah dengan pendapat rutin, bukan sesaat.
"Pertanyaan jika bansos tidak diberikan lagi, bagaimana nasib orang miskin? Mestinya upaya pengentasan itu dengan mereka punya pendapatan yang terjamin, tidak bergantung dari belas kasih pemerintah lewat bansos," tegasnya.
Faisal menambahkan, meski persentase penduduk miskin di Maret 2024 tercatat terendah selama lima tahun terakhir, bahkan lebih kecil dibandingkan posisi pra pandemi di 2019, namun pemerintah diminta memperhatikan nasib masyarakat sekitar garis kemiskinan. Mereka adalah masyarakat hampir miskin dan rentan miskin. Kelompok ini dianggap rawan terhadap gejolak ekonomi dan bisa jatuh ke bawah garis kemiskinan jika program bansos tidak dilanjutkan.
"Apakah dengan bansos menyelesaikan masalah kemiskinan? Tidak, menurut saya. Kemiskinan bukan hanya jumlah orang di bawah garis kemiskinan, tapi sekitar garis kemiskinan. Mereka itu rentan jatuh kembali ke garis kemiskinan bila tidak ada bansos. Ini yang mesti diantisipasi," pungkasnya. (Z-8)
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Selama kemiskinan terus diperlakukan sebagai objek visual dan emosional, upaya untuk memahaminya secara utuh akan selalu terhambat.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memperkuat pengembangan lahan pertanian di dataran tinggi indonesia yang memiliki potensi mencapai 5,51 juta hektar.
Capaian ini diraih berkat keberhasilan Kabupaten Bekasi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,44% dan menekan tingkat kedalaman kemiskinan hingga 0,26%.
PEMERINTAH dinilai perlu mendorong pembiayaan ultramikro lebih masif agar menjadi bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.
Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Danau Kemiri di Desa Pagardewa, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, kini berkembang menjadi motor ekonomi baru berbasis wisata edukatif dan ekonomi kreatif.
Selain menjadi pusat operasional regional, kantor pusat ini pun dirancang untuk menampung berbagai aktivitas korporasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi PDB sektor ini pada 2024 sebesar Rp1.611,2 triliun atau 7,28% dari PDB nasional melebihi pertumbuhan PDB nasional 5,03%.
Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif tercatat tumbuh 5,69 persen, dengan nilai ekspor yang telah mencapai US$12,89 miliar dan melampaui target tahun 2025.
Mayoritas pelaku usaha kreatif merupakan usaha mikro dan kecil yang berkembang terutama di wilayah perkotaan.
Penulisan konten digital kini menjadi salah satu sektor kreatif yang berkembang paling cepat dan mampu membuka peluang ekonomi baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved