Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Joowon Tech Indonesia resmi mendapatkan izin fasilitas gudang berikat dari Kantor Wilayah Bea Cukai Banten pada Rabu (24/6). Izin ini diberikan untuk gudang yang terletak di kawasan industri Cikupa, Kabupaten Tangerang. Dengan lokasi tersebut, PT Joowon Tech Indonesia akan berada di bawah pengawasan Bea Cukai Tangerang, unit vertikal dari Kanwil Bea Cukai Banten.
Kepala Kanwil Bea Cukai Banten Rahmat Subagio menjelaskan, fasilitas gudang berikat adalah tempat khusus untuk menimbun barang impor yang bisa disertai dengan berbagai kegiatan tambahan seperti pengemasan, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, dan pemotongan dalam jangka waktu tertentu sebelum barang-barang tersebut didistribusikan kembali.
"Dengan adanya gudang berikat ini, perusahaan dapat menimbun barang impor dan melakukan beberapa kegiatan pengolahan sebelum barang tersebut dikeluarkan kembali," kata Rahmat dalam keterangan yang diterima, Senin (1/7).
Baca juga : Cegah Barang Ilegal, Kebijakan Bea Masuk 200% Perlu Diikuti Penegakan Hukum
Dengan perolehan izin fasilitas gudang berikat, PT Joowon Tech Indonesia akan menikmati beberapa keuntungan, termasuk penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan pembebasan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang yang disimpan di gudang tersebut.
Acara seremonial pemberian izin diawali dengan presentasi proses bisnis perusahaan oleh perwakilan PT Joowon Tech Indonesia. Dalam presentasi tersebut, perusahaan memaparkan profil perusahaan, sistem pengendalian internal, sifat bisnis, sistem IT inventory dan CCTV, serta kewajiban perpajakan. Setelah itu, sesi tanya jawab dilakukan dengan petugas Bea Cukai.
"Proses perizinan ini memerlukan presentasi awal oleh perusahaan. PT Joowon Tech Indonesia telah melalui pemeriksaan lapangan dan peninjauan kelengkapan persyaratan oleh Bea Cukai Tangerang. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemberian fasilitas tersebut tepat sasaran," jelas Rahmat.
Setelah presentasi, dilakukan rapat penilaian kelayakan yang dipimpin oleh Kepala Kanwil Bea Cukai Banten. Perizinan tersebut diterbitkan satu jam setelah presentasi selesai.
"Dengan adanya izin gudang berikat untuk PT Joowon Tech Indonesia, kami berharap perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan fasilitas ini untuk mendukung roda perekonomian Indonesia. Tentunya, pemanfaatan ini harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Rahmat. #MIA (Z-10)
Bea Cukai tidak menetapkan tenggat waktu khusus bagi perusahaan importir untuk melakukan re-ekspor, selama pihak perusahaan menunjukkan itikad baik dan kooperatif.
Selama ini, sertifikasi AEO di Indonesia lebih banyak dimiliki oleh perusahaan manufaktur, sementara di sektor logistik jumlahnya masih terbatas.
DIREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan telah melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Bea Cukai Atambua melakukan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) berupa hasil tembakau/rokok ilegal sebanyak 11 juta batang.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yang dianggapnya telah menunjukkan perbaikan kinerja.
Peruri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar prosesi Pengiriman Perdana Pita Cukai Desain Tahun 2026 di kawasan produksi Peruri, Karawang, Jawa Barat, Rabu (10/12).
NILAI impor Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Oktober 2025 tercatat mencapai US$1.866.025.235,82.
Dengan pertukaran data berbasis elektronik antarotoritas negara, perubahan atau manipulasi dokumen menjadi sulit dilakukan.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Oktober 2025, ekspor tercatat US$24,24 miliar dan impor US$21,84 miliar sehingga surplus US$2,39 miliar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan neraca perdagangan barang pada Oktober 2025 mencatatkan surplus sebesar US$2,39 miliar.
Produksi kedelai dalam negeri hanya berkisar 300– 500 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 2,8 juta hingga 3 juta ton.
EKONOM Indef Ariyo Irhamna mendesak pemerintah memperketat pengawasan dan penegakan aturan impor, menyusul memburuknya kondisi industri tekstil nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved