Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH daerah diharapkan mampu mengoptimalisasi dana yang dikelola untuk mendorong perekonomiannya. Dana yang ada di dalam APBD semestinya dibelanjakan dengan efektif dan efisien, alih-alih memupuknya di perbankan.
Data kementerian keuangan menunjukkan dalam lima tahun terakhir dana pemerintah daerah kerap menggunung menjelang hingga bulan November dan susut di Desember. Pola tersebut dinilai kurang efektif lantaran dampak dari belanja daerah hanya terasa jelang tutup buku anggaran.
"Pola belanja yang di akhir ini memang sebetulnya tidak bagus juga. Karena mengindikasikan program-program di daerah tidak cukup terencana dengan baik," kata ekonom makroekonomi dan keuangan LPEM UI Teuku Riefky saat dihubungi, Kamis (27/6).
Baca juga : Dana di Perbankan Naik, Menkeu tak Lelah Ajak Pemda Belanja
Dipupuknya dana APBD di perbankan sedianya dapat dipahami sebagai salah satu cara bagi pemda menghasilkan atau menambah pemasukan. Hanya, langkah itu dinilai tak memiliki dampak yang cukup besar bagi roda perekonomian ketimbang membelanjakannya untuk kegiatan produktif.
Namun Riefky juga menilai persoalan tersebut tak bisa digeneralisasi. Sebab tiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal pengelolaan anggaran. Pasalnya, tak ada kepastian ekonomi daerah terkait bakal melesat meski belanja dilakukan di awal maupun tengah tahun.
Senada, periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pemupukan dana di perbankan oleh pemda tak selalu bermakna buruk. Bisa jadi, kata dia, itu salah satu cara untuk mengoptimalisasi anggaran untuk memenuhi pendanaan program di bulan-bulan berikutnya.
"Katakanlah deposito diset 3 bulan atau 6 bulan ke depan, sehingga dalam 6 bulan ke depan ketika ada suatu proyek ataupun ketentuan untuk membayar belanja pemerintah daerah, mereka bisa membelanjakan hasil dari deposito yang dimasukkan di periode awal tahun 2024 ini," tuturnya.
Yusuf juga menilai persoalan pengelolaan anggaran pemda itu tak bisa dipukul rata. Pemupukan dana di suatu daerah bisa berdampak baik, belum tentu di daerah lainnya. Karenanya, perlu telaahan lebih lanjut mengenai program dan kegiatan yang disusun sebelum masuk tahun anggaran. (Mir/Z-7)
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Ketua DPRD Klungkung mengingatkan bahwa persetujuan anggaran tersebut, khususnya terkait skema pinjaman daerah, harus disertai dengan catatan pengawasan yang serius.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved