Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Badan Bank Tanah bersama PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan PT JTrust Consulting melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), pada Rabu (26/6). MoU tersebut merupakan bentuk kerja sama untuk menarik investor Jepang menanamkan modal di pembangunan ecocity di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kerja sama ini merupakan milestone yang pertama kita dengan JTrust Group termasuk JTrust Bank dan JTrust Consulting. Tujuannya untuk menarik investor dari Jepang berinvestasi di lahan kita di Penajam Paser Utara untuk pengembangan ecocity yang luasnya hampir 1.000 haktare," ujar Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja di Jakarta, Rabu (26/6).
Direktur Bisnis JTrust Bank, Widjaja Hendra, mengungkapkan kolaborasi itu penting untuk meyakinkan para investor asal Negeri Sakura terkait kepastian hukum di lahan yang dimiliki Badan Bank Tanah. Investor juga akan dibuat yakin terkait pembiayaan karena ada JTrust Bankyang terlibat di dalamnya.
Baca juga : Indonesia-Jepang Teken 5 MoU dan 24 LoI Proyek IKN di Kalimantan
"Kita ingin memastikan bahwa investor yang masuk akan mendapatkan kepastian hukum. Masalah perbankan juga akan kita dukung dengan baik," ucapnya.
Direktur Utama JTrust Consulting Indonesia, Takeshi Ikeda, menyampaikan bahwa banyak investor dari Jepang yang tertarik dengan program IKN. Namun, selama ini mereka masih khawatir terkait kepastian hukumnya.
"Banyak sekali investor Jepang yang tertarik dengan rencana pembangunan IKN. JTrust Consulting akan memberikan informasi terkait ini. Kita juga mensupport dan kami JTrust Group ingin ikut membangun dalam menyukseskan proyek IKN ini," kata dia.
Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Bank Tanah, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan bahwa proyek pembantu IKN membutuhkan anggaran yang besar. Akan tetapi, tidak seperti negara-negara lain yang sudah melakukan pemindahan ibu kota seperti Brasil dan Australia yang mengandalkan anggaran negara, pembangunan IKN merupakan kolaborasi dengan sektor swasta.
"Kalau Australia dan Brasil itu menggunakan uang pemerintah. Waktu itu belum mengenal pembiayaan swasta. Untuk itu pembangunan IKN ini kita menggandeng swasta untuk ikut terlibat. Dan Badan Bank Tanah yang memiliki lahan di sana ikut mendukung pembangunan yang sejalan dengan IKN yakni ecocity," jelasnya. (Z-11)
Pemanfaatan aset sitaan dari kasus korupsi dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih terus dikaji oleh Badan Bank Tanah (BBT)
Investor asing dan lokal makin aktif digandeng Badan Bank Tanah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset lahan yang dikelolanya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan banyak lahan sitaan milik koruptor yang akan dibangun permukiman rakyat.
Menurutnya, dalam masterplan atau perencanaan pembangunan dan pengembangan yang dimaksud, Bank Tanah telah menyusun areal peternakan dan perkebunan yang siap menerima investor.
Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan seluas 2.900 hektar dari total 6.647 hektar di Poso, Sulawesi Tengah untuk pembangunan industri sapi perah dan industri pengolahan susu.
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved