Badan Bank Tanah Siapkan 2.900 Hektar untuk Peternakan Sapi Perah di Poso

BADAN Bank Tanah telah menyiapkan lahan seluas 2.900 hektar dari total 6.647 hektar lahan dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dikuasai Bank Tanah di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan industri sapi perah dan industri pengolahan susu.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo dalam kunjungannya di Napu bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Duta Besar RI untuk Vietnam, Deni Abdi, serta investor industri sapi perah asal Vietnam, menyatakan Badan Bank Tanah siap menerima investasi.

"Tentu Badan Bank Tanah siap. Yang pertama menyiapkan lahan yang vientir vilaine seluas 6.647 yang di dalamnya sudah kami susun master plannya," ujar Perdananto Aribowo, di Poso, Rabu, (25/9).

Baca juga : Eksistensi Bank Tanah Wujudkan Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Atas Tanah

Menurutnya, dalam master plan atau perencanaan pembangunan dan pengembangan yang dimaksud, Bank Tanah telah menyusun areal peternakan dan perkebunan yang siap menerima investor. "Di antaranya yaitu peternakan dan perkebunan yang siap menerima investor. Kami dukung semua itu dengan dukungan Pak Menteri dan Pemerintah Daerah," kata Perdananto.

Ia menjelaskan kehadiran investor tentunya akan membantu pemerintah di bidang investasi, terutama berbentuk pembangunan industri sapi perah dan industri pengolahan susu. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan kepada Presiden RI Jokowi, serta program presiden terpilih Prabowo Subianto, minum susu sebagai pendamping dari makan siang gratis.

Kawasan lahan Bank Tanah di Poso, secara topografi lahan cenderung rendah dengan ketinggian berkisar antara 1048-1400 mdpl. Lahan ini mmasuk dalam bidang HPL di Poso berjarak tempuh 117 km dari Kota Palu, yang dilalui dengan Jalan Provinsi yaitu membentang di kawasan Lore Utara, Lore Timur, dan Lore Peore.

Baca juga : DPR Isyaratkan Tolak Usulan Pemberian PMN ke Bank Tanah

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan keberadaan kawasan peternakan juga dapat menjadi penunjang IKN, khususnya dalam memenuhi kebutuhan susu, sebagai mana konsep pemerintah.

"Konsep kami, IKN ini jangan seperti Jakarta yang disuplai pangan dari beberapa negara. Kemudian holtikultura, hasil perkebunan, pangan, disuplai dari negara tetangga," ungkap Amran Sulaiman.

Karena itu ia mengungkapan konsep pemerintah adalah menjadikan IKN kawasan mandiri yang kebutuhan pangannya dipenuhi dari dalam negeri, yakni provinsi yang berdekatan langsung dengan kawasan IKN. "Mimpi kami IKN adalah mandiri pangan, disuplai dari provinsi tetangga. Yang tidak bisa dipenuhi dari IKN, itu dipenuhi dari tetangga," tutur
Amran Sulaiman.

Ia mencotohkan seperti beras, yang dapat disuplai dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, susu, daging, dan buah dapat di suplai dari Sulawesi Tengah. "Tujuan kita bagaimana IKN mandiri pangan, ke depan tidak seperti Jakarta. Sehingga kebutuhan pangannya dipenuhi dari dalam negeri," tandas Mentan. (N-2)