Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto diyakini tidak akan memfokuskan diri dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) saat sudah menjabat nanti. Sebab, janji politiknya mengutamakan kesejahteraan rakyat miskin.
“Prabowo itu fokusnya tidak di IKN sekarang, fokus dia di urusan bagaimana ada uang ratusan triliun untuk orang miskin,” kata Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan dalam acara Crosscheck Face to Face by Medcom.id pada Minggu, 16 Juni 2024.
Syahganda menilai Prabowo juga akan mengutamakan kesejahteraan rakyat ketimbang pembangunan IKN. Meskipun, lanjutnya, bebannya akan lebih berat.
Baca juga : Temuan BPK: Pembangunan Infrastruktur IKN Belum Memadai
“Dan itu lebih mulia walaupun itu beban, beban sampai GP Morgan menurunkan ranting kita, tapi, itu lebih mulia,” ujar Syahganda.
Menurutnya, Prabowo tidak akan bisa memilih IKN dan kesejahteraan rakyat miskin bersamaan. Sebab, dananya tidak akan mencukupi.
“Kalau digabung dengan IKN ini, itu bisa stres, enggak mungkin,” tutur Syahganda.
(Z-9)
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait usulan moratorium sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Hal itu disampaikan Bahtra merespons usulan Partai NasDem agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara pembangunan IKN.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved