Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam upaya pengembangan industri kepelabuhanan yang efisien dan berkelanjutan. Jika bisa diwujudkan, itu akan menjadi modal krusial bagi tercapainya Indonesia Emas 2045.
"Pelabuhan merupakan pintu gerbang aktivitas ekonomi dan memegang peranan penting dalam rantai distribusi logistik nasional. Oleh karena itu, pengembangan industri jasa kepelabuhanan yang efisien dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045," ujar Budi saat menghadiri Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) 2024 di Jakarta.
Ia mengatakan, seiring dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, industri jasa kepelabuhanan dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Karenanya beberapa hal penting perlu dilakukan pelaku industri yakni modernisasi infrastruktur pelabuhan, pengembangan SDM yang andal, dan peningkatan standar pelayanan yang tinggi.
Baca juga : Kemenhub Prioritaskan Penyediaan Kendaraan Listrik di IKN
Adapun, dalam Rakernas ABUPI IX, beberapa poin penting dihasilkan, antara lain pembentukan kelompok kerja untuk mengkaji berbagai aturan di bidang kepelabuhanan, berafiliasi dengan organisasi kepelabuhanan internasional dan membentuk panitia khusus menjelang Munas ABUPI 2025.
Pada Rakernas itu juga dilantik kepengurusan tujuh koordinator wilayah yang meliputi Riau, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah.
“Ini adalah tanggung jawab yang besar namun juga merupakan kesempatan yang luar biasa untuk berkontribusi dalam pengembangan industri kepelabuhanan Indonesia. Ketua Korwil memiliki peran penting dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan ABUPI di wilayah masing-masing,” tutur Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa. (Ant/Z-11)
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK memanggil eks Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Timur. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.
Asep mengatakan apabila KPK memanggil Budi Karya Sumadi maka yang bersangkutan akan dipanggil lebih dari sekali dalam penyidikan kasus DJKA tersebut.
KPK menegaskan tidak melupakan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta.
Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan stimulus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan itu ditargetkan rampung pada Senin (9/2).
Sinar Mas Land menegaskan langkah strategisnya dalam membangun kawasan berkelanjutan melalui peresmian Stasiun Kereta Api Jatake.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan akan memanggil pemilik bus Cahaya Trans B 7201 IV yang mengalami kecelakaan di exit Tol Krapyak, Semarang.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta seluruh operator transportasi, baik di darat, laut, udara, maupun perkeretaapian, untuk selalu waspada terhadap potensi terjadinya cuaca buruk
Kementerian Perhubungan memprediksi lonjakan besar pergerakan masyarakat pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025-2026).
MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengajak masyarakat memanfaatkan diskon tarif transportasi selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved