Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara perihal keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang melakukan penarikan dana jumbo dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Dia mengeklaim belum mendapat laporan resmi dari pihak Muhammadiyah maupun dari direksi BSI terkait pengalihan dana tersebut.
Diketahui bahwa pengumuman pemindahan dana tersebut m tertuang dalam Memo Nomor 320/I.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana tertanggal 30 Mei 2024. Memo ini menyatakan bahwa PP Muhammadiyah akan mengalihkan dana itu ke sejumlah bank lain. Tidak disebutkan pasti berapa nominal dananya, namun dikabarkan sebesar Rp13 triliun-15 triliun.
"Saya belum dapat laporannya. Saya juga nggak mau berpolemik dengan isu-isu yang dari pihak Muhammadiyah saja belum bicara ke saya, atau pihak BSI belum bicara ke saya," ujar Erick di Jakarta, Jumat (7/6).
Baca juga : Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI, DPR Minta Erick Thohir Evaluasi Manajemen
Menteri BUMN menegaskan akan mencari solusi atas permasalahan tersebut untuk menjaga industri perbankan syariah. Pasalnya, penarikan dana besar oleh Muhammadiyah dikhawatirkan dapat menggerus likuiditas dan kepercayaan nasabah BSI.
"Insya Allah semua ada solusi selama kita juga mencari jalan sama-sama dan tidak punya pikiran yang mungkin terkompulasi jadi sesuatu yang negatif. Saya rasa masalah ini bisa kita bicarakan," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyampaikan penarikan dana dari BSI
Baca juga : Pepesan Kosong Merger Bank Syariah Terbesar Dunia
dilakukan berdasarkan pertimbangan organisasi untuk menghindari munculnya risiko. Sebab, dana Muhammadiyah sejauh ini terpusat di bank syariah pelat merah itu.
"Penempatan dana muhammadiyah terlalu banyak berada di BSI, sehingga secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk), sementara di bank-bank syariah lain masih sedikit," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (6/6).
Anwar menyebut dengan penempatan dana yang terlampau besar di BSI, menyebabkan bank syariah lain sulit berkompetisi dengan margin yang ditawarkan BSI. Hal itu terkait dengan penempatan dana maupun pembiayaan kepada publik.
(Z-9)
Hal ini tentu jelas-jelas sangat melukai hati rakyat dan warga bangsa di negeri ini.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyambut baik wacana Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk diubah menjadi kementerian revisi UU Haji yang tengah dibahas di DPR.
Sikap antikorupsi harus ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari, terlebih di tengah kondisi rakyat yang sulit mencari pekerjaan.
AGENDA transformasi pendidikan nasional kembali digaungkan sebagai langkah strategis untuk membenahi mutu pendidikan dasar dan menengah di Tanah Air.
Muhammadiyah menilai hal tersebut sebagai komitmen yang besar dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
Mengacu pada data Kementerian Agama, saat ini jumlah waiting list atau daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai 5,2 juta jamaah.
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
Bank Syariah Indonesia menilai PPATK memblokir rekening dormant, bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan rekening dalam tindak pidana keuangan.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan fitur terbaru lewat aplikasi Byond by BSI yang memungkinkan masyarakat membeli paket umrah travel secara langsung.
INDONESIA menegaskan ambisinya untuk menjadi pemimpin ekosistem halal global melalui gelaran BSI International Expo 2025 yang resmi dibuka di Jakarta
Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Office IX Kalimantan menyalurkan hewan kurban kambing dan sapi ke berbagai pelosok di wilayah Kalimantan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved