Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Informasi Pusat (KIP) menganggap teknis pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih belum jelas, yang menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat.
“Belum ada kejelasan mengenai bagaimana dana dari program tersebut akan dikelola, sehingga menimbulkan kekhawatiran,” ujar Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn di Gedung KIP, Jakarta Pusat, Rabu (5/6).
Rospita memahami bahwa ketidakjelasan ini membuat sebagian masyarakat menolak Tapera karena mereka khawatir dananya akan digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas.
Baca juga : Polemik Tapera, Ketum REI Dorong Penyatuan Iuran Rakyat Seperti Singapura
“Mengingat banyak kasus yang merugikan publik dan hingga kini masih menimbulkan banyak masalah,” tambahnya.
Rospita mencontohkan kasus BPJS Kesehatan yang mengalami kerugian sekitar Rp20 triliun dalam tiga tahun, kasus investasi Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,8 triliun, serta kasus korupsi ASABRI yang diduga merugikan negara Rp22 triliun.
Hal ini, menurut Rospita, diperparah dengan minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai Tapera. Terlebih lagi, program tersebut seolah-olah dipaksakan bagi para pekerja.
“Ketika pemerintah mengambil kebijakan, seharusnya sudah melibatkan publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat,” jelasnya. (Z-10)
Di tengah tantangan lingkungan yang semakin mendesak, BPDLH kembali menunjukkan eksistensinya sebagai garda terdepan dalam mendukung inisiatif pemerintah
Pemerintah diminta tidak memberatkan masyarakat lewat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024.
Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun, dan wakaf mencapai mencapai Rp180 triliun, namun banyak lembaga amil zakat yang belum dikelola dengan baik.
Priority Relationship Manager akan memberikan solusi bagi nasabah BRI Prioritas untuk mengembangkan, melindungi, dan meneruskan kekayaannya.
BRI Prioritas sendiri merupakan layanan eksklusif yang memberikan kenyamanan nasabah dalam mengakses berbagai produk dan layanan perbankan premium.
DIREKTUR SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal Abdullah, mengatakan, upaya untuk meningkatkan layanan BPJS Kesehatan tidak bisa jika hanya mengandalkan teknologi.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Layanan BPJS Kesehatan Keliling di Ternate
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan informasi yang transparan dan membangun kepercayaan publik.
Pemerintah resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan BPJS Kesehatan mulai Juli 2025. Sebagai gantinya, diberlakukan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Perpres 59/2024 menetapkan bahwa penyesuaian manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan paling lambat diberlakukan pada 1 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved