Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Informasi Pusat (KIP) menganggap teknis pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih belum jelas, yang menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat.
“Belum ada kejelasan mengenai bagaimana dana dari program tersebut akan dikelola, sehingga menimbulkan kekhawatiran,” ujar Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn di Gedung KIP, Jakarta Pusat, Rabu (5/6).
Rospita memahami bahwa ketidakjelasan ini membuat sebagian masyarakat menolak Tapera karena mereka khawatir dananya akan digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas.
Baca juga : Polemik Tapera, Ketum REI Dorong Penyatuan Iuran Rakyat Seperti Singapura
“Mengingat banyak kasus yang merugikan publik dan hingga kini masih menimbulkan banyak masalah,” tambahnya.
Rospita mencontohkan kasus BPJS Kesehatan yang mengalami kerugian sekitar Rp20 triliun dalam tiga tahun, kasus investasi Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,8 triliun, serta kasus korupsi ASABRI yang diduga merugikan negara Rp22 triliun.
Hal ini, menurut Rospita, diperparah dengan minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai Tapera. Terlebih lagi, program tersebut seolah-olah dipaksakan bagi para pekerja.
“Ketika pemerintah mengambil kebijakan, seharusnya sudah melibatkan publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat,” jelasnya. (Z-10)
Di tengah tantangan lingkungan yang semakin mendesak, BPDLH kembali menunjukkan eksistensinya sebagai garda terdepan dalam mendukung inisiatif pemerintah
Pemerintah diminta tidak memberatkan masyarakat lewat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024.
Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun, dan wakaf mencapai mencapai Rp180 triliun, namun banyak lembaga amil zakat yang belum dikelola dengan baik.
Priority Relationship Manager akan memberikan solusi bagi nasabah BRI Prioritas untuk mengembangkan, melindungi, dan meneruskan kekayaannya.
BRI Prioritas sendiri merupakan layanan eksklusif yang memberikan kenyamanan nasabah dalam mengakses berbagai produk dan layanan perbankan premium.
Selain jaminan melalui BPJS, Pemprov Kalteng juga menyiapkan jaring pengaman tambahan bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar namun mengalami kondisi gawat darurat.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan peserta PBI BPJS Kesehatan dari 11 juta 896 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, sudah aktif kembali
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
BESARAN iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai perlu dievaluasi guna menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan di tengah meningkatnya biaya medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved