Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Informasi Pusat (KIP) menganggap teknis pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih belum jelas, yang menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat.
“Belum ada kejelasan mengenai bagaimana dana dari program tersebut akan dikelola, sehingga menimbulkan kekhawatiran,” ujar Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn di Gedung KIP, Jakarta Pusat, Rabu (5/6).
Rospita memahami bahwa ketidakjelasan ini membuat sebagian masyarakat menolak Tapera karena mereka khawatir dananya akan digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas.
Baca juga : Polemik Tapera, Ketum REI Dorong Penyatuan Iuran Rakyat Seperti Singapura
“Mengingat banyak kasus yang merugikan publik dan hingga kini masih menimbulkan banyak masalah,” tambahnya.
Rospita mencontohkan kasus BPJS Kesehatan yang mengalami kerugian sekitar Rp20 triliun dalam tiga tahun, kasus investasi Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,8 triliun, serta kasus korupsi ASABRI yang diduga merugikan negara Rp22 triliun.
Hal ini, menurut Rospita, diperparah dengan minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai Tapera. Terlebih lagi, program tersebut seolah-olah dipaksakan bagi para pekerja.
“Ketika pemerintah mengambil kebijakan, seharusnya sudah melibatkan publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat,” jelasnya. (Z-10)
Dana Abadi Perguruan Tinggi yang dikelola PTN-BH adalah hasil investasi dari dana abadi yang sebesar Rp7 triliun dan dari jejaring filantropis di dunia dan industri.
Para pimpinan lembaga dan para amil zakat perlu menyerap masukan dari umat tentang pemanfaatan dana zakat. Dalam hal ini, bukan hanya mengolah pandangan internal lembaga.
Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun, dan wakaf mencapai mencapai Rp180 triliun, namun banyak lembaga amil zakat yang belum dikelola dengan baik.
Di tengah tantangan lingkungan yang semakin mendesak, BPDLH kembali menunjukkan eksistensinya sebagai garda terdepan dalam mendukung inisiatif pemerintah
Hasti Sriwahyuni merupakan beneficial owner PT Sekar Wijaya Group dan sudah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan dana Taspen Life.
Tersangka berinisial AM, yang merupakan Dirut Prioritas Raditya Multifinance, diduga terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan dana investasi Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life).
Skrining kanker serviks bisa dilakukan menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di puskesmas.
Total peserta BPJS kesehatan Tasikmalaya berjumlah 5.080.983 orang
BPJS Kesehatan menerapkan paket layanan baik di kantor cabang maupun layanan di Pelayanan administrasi melalui Whatsapp (Pandawa).
Kedua fasilitas kesehatan di Kabupaten Subang tersebut yakni Klinik Pratama di wilayah Gembor Kecamatan Pagaden dan klinik Pratama di wilayah Kecamatan Cipeundeuy.
PEMERINTAH semakin percaya diri dalam merespons tren menurunnya kasus harian covid-19.
PEMERINTAH gusar. Banyak orang Indonesia berobat ke luar negeri. Katanya, setiap tahun 1 juta orang berobat ke Malaysia dan 750 ribu ke Singapura.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved