Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara perihal mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
Menurutnya, kedua pucuk pimpinan OIKN dianggap tak becus menyelesaikan tugas dengan baik, utamanya masalah lahan-lahan di IKN, Kalimantan Timur.
Otoritas IKN bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Namun, dua bulan jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN, pemerintah dan OIKN masih berkutat dengan masalah sengketa lahan di kawasan ibu kota baru itu.
Baca juga : Muncul Isu Kepala Otorita IKN Dipaksa Mengundurkan Diri
"Soa lahan, ketua OIKN itu punya kewenangan yang sangat luas untuk menyelesaikan masalah. Ya, dia harus berani ambil risiko nya. Mereka (ketua dan wakil OIKN) sudah punya kewenangan semua, ya lakukan dong," ungkap Luhut di Jakarta, Selasa (4/6).
Persoalan pertanahan dianggap menjadi kendala investasi bagi pelaku usaha karena ketidakpastian kesediaan lahan. Oleh karena itu, Luhut yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi ketua tim task force (satuan tugas) percepatan investasi di IKN telah memimpin rapat-rapat dengan kementerian/terkait untuk penyelesaian sengketa lahan. Namun, Bambang dan Dhony dianggap gagal mengeksekusi penyelesaian lahan.
"Masalah lahan saya sudah pimpin rapatnya. tinggal eksekusi. Tapi, eksekusinya saja nggak bisa, ya gimana. Saya kesel saja lihatnya itu loh," tukas Luhut.
Baca juga : Groundbreaking Perdana oleh Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
Kendati demikian, pergantian Bambang dan Dhony diharapkan tak mengganggu progres pembangunan ibu kota baru, serta kehadiran investor yang telah berkomitmen mengucurkan modalnya untuk IKN.
Presiden Joko Widodo telah resmi menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala dan Wakil Kepala OIKN.
"Target pembangunan masih oke, kurang sana sini ada lah, tapi secara keseluruhan masih baik. Investasi juga masih oke," pungkas Luhut. (Z-8)
Menjaga kelestarian lingkungan hidup harus dimulai sejak dini, sehingga menjadi kebiasaan hingga dewasa.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan IKN.
Saat ini Otorita IKN masih belum memiliki kepala yang definitif.
KETUA Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda berharap Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat diberi kewenangan lain. Mulai dari pembangunan hingga penataan infrastruktur.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara definitif.
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved