Presiden: Lebih dari 96 Negara Pasien IMF

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia patut bersyukur telah mampu menghadapi berbagai krisis yang ada di dunia saat banyak negara lain menjadi 'pasien' dari dana moneter internasional (IMF) alias bergantung pada utang lembaga tersebut. Lebih dari 96 negara menjadi pasien IMF.

"Kalau kita melihat di jajaran negara besar G20, selalu pertumbuhan ekonomi kita masuk tiga besar atau lima besar," kata Jokowi pada Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di kawasan GBK, Jakarta, Senin (27/5).

Menurut dia, ada tiga hal yang ditakuti oleh negara-negara di dunia. Pertama berkaitan dengan nilai tukar atau kurs terhadap dolar AS. Sebab hal ini akan berpengaruh pada naik tidaknya harga barang-barang, terutama barang impor.

Baca juga : Pendapatan Negara 2024 Direncanakan Rp2.781 Triliun

Kedua terkait harga minyak. Perang geopolitik yang terjadi di Palestina dan mengikutsertakan Iran juga mengkhawatirkan dunia. Karenanya harga minyak sempat naik.

Jokowi meminta agar kenaikan harga minyak dunia tidak dianggap remeh. Alasannya, kenaikan harga minyak bisa berpengaruh ke Indonesia, yaitu harga-harga barang akan ikut terkerek lebih mahal.

Sama dengan perang di Ukraina-Rusia yang berpengaruh pada kenaikan harga gandum karena kedua negara perangnya sama-sama menyimpan stok gandum dan menahan ekspor mereka. Akibatnya, harga gandum sempat naik hampir 50% dan harga roti serta mi ikut naik.

Baca juga : Jokowi Minta ASEAN Bersatu

"Kelihatannya tidak ada hubungannya. Padahal ada. Geopolitik kalau tidak dicermati bisa membuat harga-harga naik," kata Jokowi.

Ketiga, yang ditakuti semua negara yaitu bunga pinjaman. Semua negara, kata Jokowi, memiliki pinjaman. "Ada yang sampai 220% lalu ada yang 130%. Dan kita (Indonesia) pada tataran dibandingkan negara-negara lain, berada di 39%, jauh dari UU yang diperbolehkan dan jauh dari negara-negara lain yang saya sebutkan. Ini patut kita syukuri bersama," kata Jokowi.

Karena itu, paling penting ialah menjaga agar tidak ada turbulensi politik. Kestabilan politik menjadi kunci pembangunan di negara manapun. "Kalau ini tidak bisa kita pertahankan, yang terjadi kerugian ekonomi," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, pembangunan merata, hilirisasi industri, program-program kerakyatan, transformasi menuju ekonomi hijau, dan pengembalian aset seperti Freeport dan Blok Rokan juga perlu berkelanjutan. (Z-2)