Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Turun USD 1,1 Miliar

POSISI cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 tetap tinggi sebesar USD 144,0 miliar (Rp 2.253,71 triliun), turun dibandingkan posisi pada akhir Januari 2024 sebesar 145,1 miliar dolar AS (Rp 2.270,93 triliun).

"Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Kamis (7/3).

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Baca juga : Cadangan Devisa Turun, Sektor Eksternal Indonesia Siap Bertahan

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan sinergi respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Erwin.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Indonesia Maximilianus Nico telah memperkirakan penurunan posisi cadangan devisa Indonesia untuk bulan Februari 2024.

Baca juga : Mesir Kantongi Tambahan Pinjaman IMF Seiring Anjloknya Pound

"Proyeksi tersebut tentu dipengaruhi oleh kondisi global yang berdampak pada penuruan surplus perdagangan akibat rendahnya permintaan global," kata Nico.

Meski terjadi penurunan cadangan devisa namun posisi cadangan tersebut dapat dikatakan masih tinggi. Oleh karena itu, cadangan devisa bulan Februari kemungkinan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal, menjaga stabilitas makroekonomi, dan sistem keuangan.

Pasar berharap Bank Indonesia terus menjaga dan mendukung stabilitas untuk menjaga prospek ekonomi, serta melakukan sinergitas respons bauran kebijakan dengan lembaga terkait," kata Nico. (Try/Z-7)