Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BEBERAPA waktu lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa harga beras di beberapa pasar seperti di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) berangsur turun. Namun, faktanya seperti di Pasar Johar Baru Jakarta harga beras masih tinggi.
Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti memprediksi bahwa harga beras akan turun apabila pasokan beras bisa memenuhi permintaan pasar.
"Betul, di daerah masih tinggi. Prediksi saya harga beras turun pada saat supply beras di pasar cukup atau bisa memenuhi permintaan pasar," kata Esther saat dihubungi pada Kamis (29/2).
Baca juga : Indef: Pemerintah Gagal Menjaga Stabilitas Harga Pangan
Lebih lanjut, Esther menjelaskan bahwa berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) yang berasal dari Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, didapati bahwa produksi beras pada Januari 2024 adalah sebanyak 0,91 juta ton sedangkan kebutuhan beras berada di angka 2,63 juta ton. Untuk Februari produksi beras berada di angka 1,39 juta ton sedangkan kebutuhan beras berada di angka 2,46 juta ton.
Sedangkan untuk Maret, lanjut Esther, berdasarkan KSA BPS yang mana memasuki musim panen raya, produksi beras berada di angka 3,51 juta ton sedangkan angka kebutuhan beras hanya 2,64 juta ton.
Sementara untuk April, produksi beras semakin tinggi yaitu di angka 4,8 juta ton dan kebutuhan beras hanya di angka 2,67 juta ton. Di momen inilah dirinya memprediksi bahwa harga beras akan mengalami penurunan.
Baca juga : Harga Beras di Sulawesi Tenggara Terus Melonjak
"Itu terjadi sekitar April Mungkin setelah lebaran. Kalo bisa turun segera lebih baik," ujar Esther.
Di sisi lain, Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menyebut bahwa Indonesia memiliki tantangan geografis sehingga berpengaruh kepada biaya logistik dan pendistribusian logistik.
"Ini yang menyebabkan disparitas harga komoditas antar daerah, termasuk beras. Kelancaran distribusi menjadi kunci dalam mengendalikan harga," ungkapnya.
Baca juga : BLT dan Bantuan Pangan Diharapkan Bisa Tekan Inflasi
Terkait harga beras di daerah yang belum juga turun, Eliza menuturkan bahwa hal tersebut disebabkan karena ketersediaan beras di daerah yang berbeda-beda.
"Harga ini terbentuk dari penawaran dan permintaan. Untuk Pasar Induk Cipinang kemungkinan besar (harga) turun karena impor sudah banyak berdatangan," pungkasnya.
(Z-9)
UPAYA Pemerintah Kota Tasikmalaya menggelar Pasar Murah Rakyat melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan harga.
Harga komoditas cabai keriting mengalami penurunan dengan harga Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per kilogram dari harga sebelumnya Rp40 ribu per kilogram.
Memasuki pekan kedua Ramadan 1447 H, harga telur, cabai, dan bawang di Kota Sukabumi mulai turun. Simak daftar harga pangan terbaru dan stok bapokting di sini.
Gerakan Pangan Murah berlangsung pada 4–11 Maret 2026 di delapan titik kabupaten dan kota di Sulteng.
Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dijual Rp58.500 per kemasan lima kg atau sekitar Rp11.700 per kg, dengan kisaran harga Rp11.700–Rp12.300 per kg di lapangan.
Di Pasar Tiban Center, harga beras kemasan 5 kilogram masih dijual sekitar Rp85 ribu, kemasan 10 kilogram Rp155 ribu, dan kemasan 25 kilogram berkisar Rp350 ribu.
Ekonom senior Didik J. Rachbini dari Indef menilai rencana impor 105 ribu kendaraan niaga pick-up dari India berisiko melemahkan industri otomotif nasional dan neraca perdagangan.
INDEF nilai Ramadan dan Idul Fitri 2026 bisa dorong ekonomi kuartal I-II lewat sektor pangan, transportasi, dan logistik, didukung stimulus pemerintah.
KEBIJAKAN hilirisasi di industri minerba masih memiliki beberapa hambatan.
TRANSFORMASI sektor manufaktur, khususnya manufaktur padat karya, menjadi kunci utama untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
PENUNJUKAN Thomas Aquinas Muliatna (AM) Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) berpotensi menekan pasar keuangan domestik, khususnya nilai tukar rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved