Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
BEBERAPA waktu lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa harga beras di beberapa pasar seperti di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) berangsur turun. Namun, faktanya seperti di Pasar Johar Baru Jakarta harga beras masih tinggi.
Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti memprediksi bahwa harga beras akan turun apabila pasokan beras bisa memenuhi permintaan pasar.
"Betul, di daerah masih tinggi. Prediksi saya harga beras turun pada saat supply beras di pasar cukup atau bisa memenuhi permintaan pasar," kata Esther saat dihubungi pada Kamis (29/2).
Baca juga : Indef: Pemerintah Gagal Menjaga Stabilitas Harga Pangan
Lebih lanjut, Esther menjelaskan bahwa berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) yang berasal dari Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, didapati bahwa produksi beras pada Januari 2024 adalah sebanyak 0,91 juta ton sedangkan kebutuhan beras berada di angka 2,63 juta ton. Untuk Februari produksi beras berada di angka 1,39 juta ton sedangkan kebutuhan beras berada di angka 2,46 juta ton.
Sedangkan untuk Maret, lanjut Esther, berdasarkan KSA BPS yang mana memasuki musim panen raya, produksi beras berada di angka 3,51 juta ton sedangkan angka kebutuhan beras hanya 2,64 juta ton.
Sementara untuk April, produksi beras semakin tinggi yaitu di angka 4,8 juta ton dan kebutuhan beras hanya di angka 2,67 juta ton. Di momen inilah dirinya memprediksi bahwa harga beras akan mengalami penurunan.
Baca juga : Harga Beras di Sulawesi Tenggara Terus Melonjak
"Itu terjadi sekitar April Mungkin setelah lebaran. Kalo bisa turun segera lebih baik," ujar Esther.
Di sisi lain, Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menyebut bahwa Indonesia memiliki tantangan geografis sehingga berpengaruh kepada biaya logistik dan pendistribusian logistik.
"Ini yang menyebabkan disparitas harga komoditas antar daerah, termasuk beras. Kelancaran distribusi menjadi kunci dalam mengendalikan harga," ungkapnya.
Baca juga : BLT dan Bantuan Pangan Diharapkan Bisa Tekan Inflasi
Terkait harga beras di daerah yang belum juga turun, Eliza menuturkan bahwa hal tersebut disebabkan karena ketersediaan beras di daerah yang berbeda-beda.
"Harga ini terbentuk dari penawaran dan permintaan. Untuk Pasar Induk Cipinang kemungkinan besar (harga) turun karena impor sudah banyak berdatangan," pungkasnya.
(Z-9)
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
KENAIKAN harga beras memicu lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 14 provinsi pada minggu kedua Juni 2025. Padang Panjang turut mengalami fluktuasi harga.
Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada April 2025, antara lain tarif listrik, emas perhiasan, kelapa, bawang merah, tarif angkutan antar kota dan beras.
hal ini menjadi salah satu faktor momen perbaikan ekonomi setelah Idulfitri adalah harga pangan yang cenderung terkendali.
Kondisi tersebut, dikarenakan sebagian kecil lahan pertanian di wilayah pesisir yang bisa ditanami.
MEMASUKI pekan kedua Ramadan 1446 H, harga beras stabil tinggi di Pasar Gedhe Klaten, Jawa Tengah.
EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta Indonesia mewaspadai dampak lanjutan (second round effect) dari kebijakan tarif resiprokal AS.
Menurutnya, Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Rokok Ilegal belum menyasar akar masalah karena terlalu fokus pada penindakan di bagian hilir tanpa mengatasi sumber permasalahan dari sisi hulu.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah tidak akan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Pemerintah perlu melakukan audit regulasi lintas sektor secara menyeluruh, terutama pada sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja.
PENELITI Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa Pujarama, mendorong pemerintah untuk segera mengatur regulasi yang adil terkait ekosistem ojek online (ojol)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved