Percepat Digitalisasi Pengadaan Barang, Pemprov DIY Gandeng 2 Ribu Pelaku UMKM

PEMERINTAH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempercepat pengadaan digital melalui program e-purchasing di platform marketplace mitra Toko Daring Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia sejak 2022 lalu. Lebih dari 2.200 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi DIY telah bergabung sebagai penyedia di marketplace mitra Toko Daring LKPP.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY Tri Saktiyana menyampaikan, dengan lebih dari 35.000 purchase order (PO) yang mencapai nilai transaksi lebih dari Rp180 milyar.

"Untuk mendukung efektifitas transformasi pengadaan digital di DIY, kami telah mengeluarkan surat edaran khusus untuk para OPD kami agar mereka dapat melakukan pengadaan digital barang dan jasa secara online melalui Mbizmarket, Hal ini juga turut mendukung pelaku UMKM menjadi istimewa di DIY," ungkap Tri dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (29/2).

Baca juga : BPJS Kesehatan Percepat Pengadaan Digital 

Meskipun, jumlah pesanan melalui Toko Daring LKPP ini sudah mencapai puluhan ribu, masih banyak penyedia UMKM lokal yang belum memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi DIY. Untuk itu, Pemprov DIY berinisiatif mengadakan kegiatan Temu Bisnis guna menawarkan kesempatan kepada penyedia yang belum berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

“Kegiatan Temu Bisnis dan Travel Fair ini setidaknya dapat memberikan informasi terkini mengenai best practice pengadaan digital kepada pengguna dan OPD di Yogyakarta. Jadi semangat pengadaan digital itu terus dapat dipupuk. Kalau kemarin belanjanya masih manual, sekarang telah difasilitasi oleh Mbizmarket melalui digitalisasi pengadaan yang melibatkan semua UMKM," jelas dia.

Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP Imam Arumsyah menyampaikan, adanya temu bisnis ini harapannya adalah pengadaan barang/jasa secara manual bisa ditinggalkan. Sehingga jajaran pemerintahan di Provinsi DIY bisa mulai menggunakan platform digital.

Baca juga : Rakornas LKPP dan IPFE 2023 Dorong Transformasi Pengadaan 

"Bicara soal fraud, mungkin saja masih bisa terjadi, semua produk dapat ditayangkan, semua bisa berpartispasi. Namun saya yakin, potensi fraud itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Bila ada harga yang kemahalan, semua pihak terbuka untuk dapat memberikan masukkan dan melaporkannya, karena semua sudah serba digital, akan mudah memonitornya," jelas dia.

Kegiatan Temu Bisnis dan Travel Fair dapat memberikan informasi terkini mengenai praktik pengadaan digital kepada pengguna dan OPD di Yogyakarta. Dengan adanya platform digital, diharapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah di DIY menjadi lebih efektif dan efisien.

"Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada UMKM lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan semakin memperkaya ekosistem bisnis di Daerah Istimewa Yogyakarta," lanjut dia.

CEO dan Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi DIY yang telah mempercayakan pengadaan digital barang/jasa ke platform Mbizmarket. Platform ini telah mendukung penyelenggaraan kegiatan Temu Bisnis dan Travel Fair sebagai wujud dukungan kepada UMKM lokal di DIY. 

"Harapannya supaya OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dapat memanfaatkan fitur-fitur terbaru Mbizmarket, termasuk MbizTravel untuk memesan tiket penerbangan domestik dan akomodasi," tandas dia. (Z-10)