Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
SARANA Jaya bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) dan Bank DKI menggelar Gebyar Hunian Terjangkau Vol 2.
Bertempat di salah satu hunian terjangkau yang dikembangkan Sarana Jaya, yakni Menara Kanaya Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (24/2), antusiasme warga DKI Jakarta atas hunian terjangkau ini meningkat dari Gebyar Hunian Terjangkau Vol 1 pada Desember 2023.
Warga DKI Jakarta sebagai calon penerima manfaat (CPM) sebelumnya melakukan registrasi melalui platform yang disediakan melalui media sosial Nuansa Cilangkap.
Baca juga : Pakar Properti Usulkan Hal Ini untuk Merealisasikan Target Zero Backlog Perumahan 2045
Selanjutnya, warga yang teregistrasi secara online, melakukan beberapa tahapan saat di lokasi Gebyar Hunian. Di antaranya, registrasi ulang, mendaftar melalui aplikasi Sirukim, verifikasi data, dan terakhir verifikasi oleh pihak bank.
Di sela kegiatan, berlangsung juga sesi talkshow oleh Kepala UPDP Meli Budiastuti, Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank DKI Randy Octionandes, serta bagian pemasaran Sarana Jaya, Erna Sasmita.
Meli Budiastuti menyampaikan Gebyar Hunian Terjangkau ini merupakan one stop service yang dilakukan langsung oleh DPRKP bersama Sarana Jaya dan Bank DKI kepada CPM yang mendaftar melalui aplikasi.
Baca juga : BonApp Indonesia Dorong Digitalisasi UMKM Kuliner
“Ke depannya kami akan intensifkan kegiatan Gebyar Hunian Terjangkau ini dan semoga hunian di Menara Kanaya ini segera habis terjual,” ucap Meli.
Sebagai informasi, program hunian terjangkau ini merupakan inisiasi Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi backlog (kesenjangan kepemilikan) perumahan.
Menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program ini diharapkan bisa memberikan tempat tinggal layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat DKI Jakarta, serta mengedepankan kemudahan akses dan sarana transportasi yang terintegrasi.
Acara ini juga sebagai komitmen Pemprov DKI Jakarta bersama Sarana Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas. (S-2)
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Kita harus memastikan rumah yang dibangun aman dan berkelanjutan.
Backlog kepemilikan rumah mencapai 9,87 juta unit. Beberapa sumber lain bahkan menyebutkan angka hingga 10,9 juta atau 15 juta unit,
Menurutnya, akad massal ini menjadi salah satu tonggak penting percepatan program perumahan nasional.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama tiga menteri pusat mempercepat Program Rumah Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Andra mencatat perkembangan properti lebih banyak didominasi oleh kelas menengah.
Pemprov Kalimantan Timur membebaskan seluruh biaya administrasi pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pada semester pertama tahun ini, bank bjb mencatat sudah sekitar 100 orang yang mengambil program FLPP di Kabupaten Cianjur.
PROGRAM nasional Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dijalankan di berbagai daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved