Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan butuh proses yang panjang untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, terutama untuk masyarakat di perdesaan. Menurutnya, pergantian pimpinan negara tidak akan otomatis membuat upaya penanganan persoalan itu jadi lebih mudah.
“Masalah tersebut tidak langsung diselesaikan dengan adanya penggantian pimpinan negara. Kemiskinan ekstrem belum terselesaikan. Bahkan penggunaan data saja masih berantakan. Tidak sama dengan level negara lain,” ujar Nailul kepada Media Indonesia, Minggu (18/2).
Ia mengatakan penurunan angka kemsikinan saat ini masih disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.
Baca juga : Pemerintah Kejar Capaian Target Kemiskinan Ekstrem di 2024
"Jadi pemimpin selanjutnya harus menggunakan indikator yang sesuai di mana menggambarkan kemiskinan yang sebenarnya,” sambung Nailul.
Saat ini, ketimpangan dari sisi pengeluaran juga memburuk. Pertumbuhan konsumsi 20% masyarakat terkaya lebih cepat dibandingkan dengan 40% masyarakt miskin. Akhirnya ketimpangan semakin meruncing.
“Orang yang bertempat tinggal di Pondok Indah jauh lebih sejahtera dengan peningkatan konsumsi yang lebih cepat dibandingkan orang yang tinggal di bantaran kali. Salah satu yang menyebabkan ini adalah semakin banyak instrumen obligasi pemerintah yang notabene banyak dibeli oleh orang kaya. Orang miskin mana bisa beli obligasi. Lebih baik buat makan uang-nya,” pungkasnya. (Z-11)
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa
Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Pembahasan kerja sama ini yaitu kolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan riset, pemberdayaan masyarakat melalui program pekerja sosial, serta implementasi program Basnas.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Pemprov juga tengah menghapus praktik percaloan tenaga kerja dan menerapkan sistem digital dalam manajemen rekrutmen, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor.
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved