Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan butuh proses yang panjang untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, terutama untuk masyarakat di perdesaan. Menurutnya, pergantian pimpinan negara tidak akan otomatis membuat upaya penanganan persoalan itu jadi lebih mudah.
“Masalah tersebut tidak langsung diselesaikan dengan adanya penggantian pimpinan negara. Kemiskinan ekstrem belum terselesaikan. Bahkan penggunaan data saja masih berantakan. Tidak sama dengan level negara lain,” ujar Nailul kepada Media Indonesia, Minggu (18/2).
Ia mengatakan penurunan angka kemsikinan saat ini masih disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.
Baca juga : Pemerintah Kejar Capaian Target Kemiskinan Ekstrem di 2024
"Jadi pemimpin selanjutnya harus menggunakan indikator yang sesuai di mana menggambarkan kemiskinan yang sebenarnya,” sambung Nailul.
Saat ini, ketimpangan dari sisi pengeluaran juga memburuk. Pertumbuhan konsumsi 20% masyarakat terkaya lebih cepat dibandingkan dengan 40% masyarakt miskin. Akhirnya ketimpangan semakin meruncing.
“Orang yang bertempat tinggal di Pondok Indah jauh lebih sejahtera dengan peningkatan konsumsi yang lebih cepat dibandingkan orang yang tinggal di bantaran kali. Salah satu yang menyebabkan ini adalah semakin banyak instrumen obligasi pemerintah yang notabene banyak dibeli oleh orang kaya. Orang miskin mana bisa beli obligasi. Lebih baik buat makan uang-nya,” pungkasnya. (Z-11)
Atas keberhasilan tersebut, Pemkab Cianjur mendapatkan sokongan bantuan dana dari pemerintah pusat.
Beragam upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya bekerja sama dengan berbagai pihak.
Laporan dari setiap desa, secara akumulatif ada 10 ribuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Cianjur
Angka kemiskinan ekstrem di Sumedang menurun jauh dibanding 2022 lalu yang masih mencapai 3,11%.
Strategi dan fokus kerja yang dilakukan ialah penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan
Program ini digelar Pemkab Sumedang bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumedang.
Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna menggulirkan sejumlah program strategis yang memberikan andil terhadap penurunan angka kemiskinan
Namun, pascapandemi kondisi perkembangan angka kemiskinan secara bertahap terus membaik.
Dia menilai, dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin masih tinggi dan penurunannya tidak optimal.
Angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur mencapai kisaran 10,22%. Angkanya tergolong tinggi dibanding rata-rata Jawa Barat dan nasional.
PEMERINTAH optimis target penurunan kemiskinan ekstrem dapat mencapai kisaran 0,5% pada 2024.
Jika bansos menjadi strategi pemerintah di tahun ini yang dikucurkan secara masif, memang target penurunan kemiskinan tercapai, namun masyarakat tidak dapat menuju sejahtera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved