Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio curiga keputusan pemerintah yang mengimpor tiga kereta rel listrik (KRL) dari perusahaan kereta asal Tiongkok, CRRC Qingdao Sifang Co Ltd, akibat jebakan utang dari proyek WHOOSH.
Seperti diketahui, perusahaan asing itu yang memproduksi kereta cepat relasi Jakarta-Bandung.
"Ada dugaan impor KRL itu bagian dari perjanjian dengan Tiongkok dari kesepakatan utang proyek kereta cepat," kata Agus saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (6/1).
Baca juga : KCI Impor 3 KRL dari Tiongkok Senilai Rp783 Miliar
PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui anak usahanya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memutuskan mendatangkan tiga KRL baru dari Tiongkok seharga Rp783 miliar.
Agus menuturkan bisa saja KCI membantah bila keputusan impor KRL dari Tiongkok karena ada ancaman penundaan utang kereta cepat. Katanya, ini harus dibuktikan dengan isi dokumen kesepakatan kedua pihak.
"Kita harus lihat dulu dokumen kontraknya proyek WHOOSH seperti apa. Karena dulu pemerintah getol soal tingkat komponen dalam negeri (TKDN), makanya tidak mau impor kereta bekas. Tapi, kok malah jadi impor dari Tiongkok," ujar Agus.
Baca juga : KAI Pastikan Pembelian KRL Tiongkok sesuai Spesifikasi Teknis
Ia pun menyebut selama ini pemerintah berbual soal fokus penggunaan TKDN dalam komponen kereta api di Indonesia. Agus menganggap PT Industri Kereta Api (Inka) belum mampu menyediakan gerbong-gerbong KRL baru untuk menggantikan kereta yang sudah uzur. Inka diketahui baru sanggup menyediakan gerbong-gerbong KRL pesanan PT KCI di 2025.
"Itu bohong-bohongnya pemerintah kalau ujung-ujungnya harus impor dari Tiongkok. Makanya, kalau duitnya terbatas jangan sok-sokan TKDN. TKDN itu tidak bisa mendadak mendatangkan kereta," ungkapnya.
Namun demikian, Agus tidak mempersalahkan jika rangkaian KRL baru didatangkan dari Tiongkok selama bisa melayani penumpang KRL Jabodetabek yang terus bertambah tiap harinya. Ia pun kemudian mengingatkan KCI agar tidak melakukan proses assembling atau penggabungan rangkaian KRL.
Baca juga : KAI Commuter Beli 3 KRL Baru dari Tiongkok
"Kalau bisa datangkan kereta yang sejenis saja, jangan beda-beda onderdil kereta. Ini berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan KCI dan juga menyangkut keamanan kereta," pungkas Agus. (Z-5)
LEDAKAN hebat di sebuah pabrik bioteknologi di Provinsi Shanxi, Tiongkok Utara, menewaskan delapan orang dan kembali menyoroti persoalan keselamatan kerja
Penggabungan potensi budaya Indonesia yang kaya dengan teknologi maju Tiongkok merupakan formula tepat untuk menembus pasar global.
MoU ini fokus pada dua sektor utama. Yakni energi hijau dan ketahanan pangan.
Pemerintah Tiongkok menyatakan penyesalan atas berakhirnya Perjanjian New START antara AS dan Rusia. Beijing mendesak Washington melanjutkan dialog dengan Moskow.
UNICEF memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Indonesia dalam membangun kualitas generasi masa depan melalui penguatan gizi ibu dan anak.
Industri baja nasional tengah menghadapi tekanan global dan tantangan struktural, termasuk masuknya produk baja impor berharga rendah yang menekan daya saing.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai US$241,86 miliar, atau meningkat 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 kembali mencatatkan surplus signifikan.
Fastrex hadir sebagai solusi atas sulitnya mobilisasi hasil panen di medan yang sering kali memiliki kontur tanah tidak rata.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Pemerintah berjanji meninjau ulang kebijakan kuota impor daging sapi reguler pada Maret 2026, menyusul keberatan pelaku usaha swasta atas pemangkasan kuota yang dinilai terlalu drastis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved