Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal tahun ini ternyata merupakan langkah yang diambil OJK dalam hal penguatan BPR-BPR yang ada di Indonesia.
"Itu bagian dari upaya OJK untuk melakukan penguatan BPR sesuai dengan Undang-Undang (UU) P2SK, baik itu dari aspek kelembagaan, kinerja, SDM, dan integritas," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae saat dihubungi pada Sabtu (27/1).
Baca juga: OJK Perkuat Perusahaan Modal Ventura Dorong UMKM dan Perekonomian Nasional
Adapun langkah yang dilakukan OJK adalah memulai dengan menutup BPR-BPR yang memiliki masalah struktural seperti manajemen perusahaan yang kurang baik dan fraud, karena dua hal tersebut adalah faktor penyebab utama di baliknya bangkrutnya sejumlah BPR.
"Disamping itu OJK juga sudah memperkenalkan konsep satu pemilik satu BPR dengan melakukan merger BPR-BPR yang dimiliki oleh satu orang," jelas Dian.
Baca juga: LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPRS Mojo Artho
Selanjutnya, ujar Dian, OJK juga akan mendorong melakukan merger kepada BPR-BPR yang tidak mampu memenuhi modal minimum.
"BPR-BPR ini akan terus diperkuat agar pada kondisi tertentu dapat ikut serta dalam sistem pembayaran dan masuk bursa saham," pungkasnya.
Dana tersebut diindikasikan digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan
Per Desember 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,63% secara tahunan (yoy) ditopang penyaluran kredit investasi yang tinggi.
PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Di tengah beragamnya penawaran investasi dengan profil risiko yang bervariasi, semakin banyak masyarakat yang mencari alternatif lebih stabil, aman, dan tetap menguntungkan.
Fleksibilitas deposito memungkinkan investor lebih leluasa dalam menyusun strategi jangka menengah dan pendek.
Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan menjadi faktor utama dalam mendorong efisiensi layanan perbankan serta meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
SEJARAH baru tercipta di industri jasa keuangan Indonesia.
Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).
KOMISI XI DPR RI resmi menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved