Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal tahun ini ternyata merupakan langkah yang diambil OJK dalam hal penguatan BPR-BPR yang ada di Indonesia.
"Itu bagian dari upaya OJK untuk melakukan penguatan BPR sesuai dengan Undang-Undang (UU) P2SK, baik itu dari aspek kelembagaan, kinerja, SDM, dan integritas," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae saat dihubungi pada Sabtu (27/1).
Baca juga: OJK Perkuat Perusahaan Modal Ventura Dorong UMKM dan Perekonomian Nasional
Adapun langkah yang dilakukan OJK adalah memulai dengan menutup BPR-BPR yang memiliki masalah struktural seperti manajemen perusahaan yang kurang baik dan fraud, karena dua hal tersebut adalah faktor penyebab utama di baliknya bangkrutnya sejumlah BPR.
"Disamping itu OJK juga sudah memperkenalkan konsep satu pemilik satu BPR dengan melakukan merger BPR-BPR yang dimiliki oleh satu orang," jelas Dian.
Baca juga: LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPRS Mojo Artho
Selanjutnya, ujar Dian, OJK juga akan mendorong melakukan merger kepada BPR-BPR yang tidak mampu memenuhi modal minimum.
"BPR-BPR ini akan terus diperkuat agar pada kondisi tertentu dapat ikut serta dalam sistem pembayaran dan masuk bursa saham," pungkasnya.
Per Desember 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,63% secara tahunan (yoy) ditopang penyaluran kredit investasi yang tinggi.
PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Di tengah beragamnya penawaran investasi dengan profil risiko yang bervariasi, semakin banyak masyarakat yang mencari alternatif lebih stabil, aman, dan tetap menguntungkan.
Fleksibilitas deposito memungkinkan investor lebih leluasa dalam menyusun strategi jangka menengah dan pendek.
Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan menjadi faktor utama dalam mendorong efisiensi layanan perbankan serta meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat
Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah menegaskan pengembangan SDM unggul sangat penting dalam menjaga daya saing BPR, terutama di era digitalisasi perbankan.
Meningkatnya kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh debt collector menjadi peringatan keras bagi industri pembiayaan nasional.
BEI angkat bicara terkait sejumlah perkara dugaan manipulasi dan kejahatan pasar modal atau dikenal praktik saham gorengan.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun diisukan sebagai calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menggantikan posisi Mahendra Siregar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) untuk membahas rencana peningkatan porsi saham beredar (free float) 15%.
Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) menegaskan sikapnya untuk menghormati seluruh proses penegakan hukum yang tengah dijalankan aparat penegak hukum
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang masih berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved