Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
STRATEGI para calon pasangan presiden dan wakil presiden 2024-2029 untuk mencapai visi misinya menjadi poin penting. Hal itu terutama terkait dengan pendanaan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan Indonesia lima tahun ke depan.
"Hal penting yang perlu dibahas itu sebetulnya adalah strategi, pendetailan strategi. Pada debat sebelumnya banyak visi misi atau tujuan yang cukup general, kita belum melihat cara spesifik untuk mencapainya seperti apa," ujar Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM UI Teuku Riefky saat dihubungi, Jumat (19/1).
Perincian cara pencapaian dinilai menjadi penting, utamanya yang berkaitan dalam tema debat cawapres pada Minggu (21/1) seperti pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, pajak karbon, hingga lingkungan hidup.
Baca juga : Butuh Komitmen Kuat Capres Cawapres di Bidang Lingkungan
Apalagi dalam beberapa waktu ke belakang isu pembangunan berkelanjutan menjadi topik krusial, tak hanya di dalam negeri, melainkan di level global. Cara-cara yang jelas untuk mencapai tujuan itu dinilai akan menjadi poin pembeda bagi publik.
Baca juga : Anies Mengobrol dengan Prabowo di Acara KPK, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
"Jadi kita mau lihat kira-kira strategi apa yang akan diusung para calon, caranya seperti apa, bukan hanya goals-nya saja, tetapi cara mencapainya seperti apa dan strategi pendanaannya seperti apa," kata Riefky.
Hal yang tak kalah penting ialah terkait dengan pembiayaan atau pendanaan. Riefky menilai para capres dan cawapres kerap memaparkan visi dan misinya secara umum tanpa memberikan penjelasan bagaimana membiayai program-program yang diusung.
Strategi pendanaan itu penting untuk dijabarkan, utamanya terkait dengan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Sebab, Indonesia memiliki ambisi besar untuk mencapai pembangunan nol emisi pada 2060 dan sampai saat ini soal pendanaan masih belum menemui titik terang.
"Ini yang paling dan sering luput, banyak strategi terkait dengan spending, tetapi tidak ada strategi untuk membiayainya seperti apa. Kita perlu pendetailan itu agar kita tahu apakah strategi itu realistis atau tidak," pungkas Riefky.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1). Debat terakhir bagi cawapres itu akan membahas tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. (MIR/Z-8)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Tantangan pembangunan dinilai semakin kompleks sehingga penyusunan kebijakan tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan percobaan atau trial and error.
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved