Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji, jika terpilih menjadi presiden, ia akan membenahi kebijakan subisi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai, selama ini kebijakan tersebut tidak tepat sasaran sehingga masyarakat yang tergolong mampu juga ikut merasakan manfaatnya.
"Ini harus kita koreksi. Faktor pengendalinya itu jangan diserahkan pada mekanisme kuota. Kita harus siapkan sistem yang baru, sehingga itu menjadi tepat sasaran," ujar Anies dalam acara Desak Anies di Ambon, Maluku, Senin (15/1).
Anies pun mengutip data dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. ia mengatakan sebanyak 89% solar bersubsidi justru dinikmati dunia usaha, bukan masyarakat kelas bawah seperti petani dan nelayan.
Hanya 11% nikmati oleh kalangan keluarga. Dari 11% itu pun, sebagian besar dinikmati oleh keluarga yang sudah mampu.
"Jadi petani nelayan itu hanya menikmati 5% dari keseluruhan subsidi solar," jelas Anies.
Baca juga: Anies bakal Bangun Lapangan Sepak Bola Berstandar FIFA di Kampung-kampung
Kondisi tersebut juga terjadi pada subsidi Pertalite. Sebanyak 86% dinikmati kalangan keluarga dan sebagian besar adalah keluarga mampu.
"Itu potret nyata di berbagai wilayah di Indonesia. Subsidi diterima oleh mereka yang sudah berkemampuan," kata Anies.
Baca juga: Soal Kelangkaan Pupuk, Anies: Utamakan Kebutuhan Dalam Negeri
Anies mengatakan perlu ada kejelasan untuk masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Dengan begitu, kebijakan bahan bakar tersebut betul-betul bisa dinikmati kelompok masyarakat yang dituju.
"Jangan sampai petani, nelayan, keluarga prasejahtera yang betul-betul membutuhkan justru gagal mendapatkan subsidi. Kita akan siap dengan sistemnya untuk bisa menjangkau mereka yang membutuhkan," tandas Anies. (Z-11)
Pertamina menegaskan BBM subsidi untuk nelayan terbagi dalam JBT, JBKP, dan JBU. Nelayan perlu memahami perbedaannya agar akses BBM tepat sasaran.
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh misalnya, hampir semua SPBU hanya memasang plang pemberitahuan bertuliskan "pertalite habis" atau "solar habis".
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
Kementerian ESDM menargetkan uji coba program mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) pada BBM jenis solar dapat terealisasi pada 2026.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
PEMERINTAH berencana untuk mengurangi ekspor minyak sawit mentah, atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar 5,3 juta ton pada tahun depan untuk mandatori biodiesel B50 di 2026
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan penggunaan campuran biodiesel pada Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sebesar 50% atau B50.
DISPARITAS harga antara minyak kelapa sawit dengan solar yang menjadi bahan baku biodiesel mendorong terjadinya kenaikan dana produksi BPDPKS harus mengubah alokasi dana pembiayaan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved