Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menegaskan bahwa dialog antar calon presiden (capres) menuju Indonesia Emas 2045 yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia merupakan hal yang sangat penting.
Ketiga Capres, lanjut Diana memiliki program-program unggulan dan strategi tersendiri untuk bagaimana menjadikan dunia usaha di Indonesia lebih berkembang lagi
"Seperti Capres Anies Baswedan ingin menerapkan program 'Satu Ekonomi dan Satu Kemakmuran', lalu Prabowo Subianto dengan program 'Penguatan Hilirisasi dan Ekonomi Kerakyatan', dan Ganjar Pranowo dengan 'Kemandirian Ekonomi'," imbuh Diana saat dihubungi pada Sabtu (13/1).
Baca juga : Ditanya Tentang Strategi Menaikkan Rasio Pajak, Prabowo Malah Bahas Kehendak Politik
Diana melanjutkan, para pengusaha yang terhimpun di Kadin perlu mendengar langsung apa yang menjadi visi-misi dan program prioritas dari para Capres seandainya mereka terpilih pada Pilpres 2024 nanti.
"Dan, kita sudah sama-sama mendengar penyampaian dari para Capres yang komprehensif, meski memang secara waktu tentu sangat terbatas sekali," bebernya.
Para pengusaha, jelas Diana, dengan adanya dialog tersebut bisa menarik benang merah mengenai apa yang akan dilakukan oleh para Capres.
Baca juga : Prabowo: Saya bukan Tukang Menjilat. Saya Dua Kali Dikalahkan oleh Pak Jokowi
"Saya menilai ketiga Capres telah menyampaikan secara lugas apa yang akan dijalankan nanti. Kami melihat ekonomi tetap menjadi program prioritas, melalui penerapan aturan-aturan yang tentunya memudahkan investasi dan membuat iklim bisnis menjadi sejuk dan kondusif," ujar Diana.
Semua itu, jelas Diana melahirkan optimisme besar bagi para pengusaha bahwa perekonomian negara akan dikelola sebaik mungkin, tidak disalahgunakan nantinya.
"Namun, kami tetap berharap, siapapun yang akan jadi Presiden RI kelak akan lebih ketat dalam hal implementasi berbagai regulasi. Selain menghindari tumpang tindih, juga pengontrolan yang ketat di semua daerah. Mungkin di Jakarta sudah tersistematis dengan baik, tapi tidak demikian di daerah-daerah," tegasnya.
Baca juga : Anies Baswedan: Dialog Ekonomi dengan Kadin sangat Bermanfaat
Hal tersebut, lanjut Diana harus diawasi, sehingga para pengusaha, utamanya di daerah-daerah bisa berusaha dengan baik, tanpa harus kuatir adanya pungli atau 'terpenjara' dengan aturan-aturan lokal yang berpotensi mematikan dunia usaha.
"Sebab dengan lancarnya dunia usaha, maka perekonomian bangsa akan tumbuh lebih baik lagi," pungkasnya. (Fal/Z-7)
Baca juga : Anies: Negara harus Mampu Bangun Ekosistem Pasar yang Sehat
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Sebanyak 228 kepala keluarga (KK) direlokasi ke kawasan perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 635,83 hektare.
Forum ini mempertemukan para tokoh agama, akademisi, perwakilan masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan dari Uni Eropa dan Indonesia.
Generasi muda serta seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi maupun dikuasai emosi. Energi bangsa, katanya, harus diarahkan untuk pembangunan, bukan perpecahan.
Indonesia dipandang perlu menyeimbangkan ketahanan domestik dengan diplomasi proaktif.
Isu performing rights bukan sekadar persoalan legal, tetapi juga refleksi dari tantangan budaya, ekonomi, dan teknologi yang harus dijawab bersama termasuk oleh perguruan tinggi.
Kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah terkait dan masyarakat sipil sangatlah penting untuk melindungi anak-anak di wilayah kita.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved