Masyarakat Berharap Dilanjutkan, Menko Airlangga: Bantuan Pangan dan BLT Tepat Sasaran dan Berlangsung Lancar

SELAIN berdampak terhadap penurunan produktivitas hasil pertanian, termasuk tanaman pangan seperti padi, fenomena anomali cuaca El Nino turut mempengaruhi stabilitas harga pangan di dalam negeri. Mengantisipasi berbagai dampak bagi perekonomian domestik, pemerintah terus mengupayakan stabilitas harga serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan dari dampak kenaikan harga pangan.

Salah satu kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin yang rentan terhadap dampak kenaikan harga pangan yakni dengan penyaluran bantuan beras yang juga berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga inflasi nasional. 

“Bantuan pangan ini diberikan karena pengaruh El Nino. Jadi pemerintah kasih 2 program yaitu bantuan langsung tunai dalam bentuk uang, selain itu juga bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Temu Wicara bersama Penerima Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (5/1).

Baca juga: Jokowi Sebut BLT El Nino Bisa Diberikan Sampai Maret 2024

Pemerintah telah membahas perpanjangan Bantuan Pangan Beras di tahun 2024 untuk periode Januari - Juni 2024, dan perpanjangan penyaluran ini merupakan kelanjutan penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap I dan Tahap II yang sudah diselesaikan di tahun 2023.

Sepanjang tahun 2023, pemerintah telah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) sebanyak 1.182.717 ton dan untuk Bantuan Pangan Beras sebesar 1.489.286 ton. Khusus untuk Provinsi Jawa Barat, penyaluran beras SPHP mencapai 106.316 ton dan Bantuan Pangan Beras mencapai 305.340 ton.

Berdasarkan data BPS, bantuan pangan beras tahap pertama yang disalurkan sejak April 2023 turut mendorong penurunan tingkat inflasi beras. Pasca penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua yang dimulai kembali di September 2023, inflasi beras secara bulanan tercatat berada di 5,61% (mtm) dan pada Oktober 2023 turun menjadi 1,72% (mtm).

Baca juga: Anggaran Bansos 2024 Capai Rp75 Triliun, Ini Target Penerimanya

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyerahkan Bantuan Pangan Beras secara simbolis kepada 5 KPM serta meninjau langsung loket penyaluran di Kantor Kelurahan Pabuaran yang difasilitasi oleh PT Pos Indonesia. Total alokasi Bantuan Pangan Beras Tahun 2024 untuk Kabupaten Bogor yakni bagi 388.220 KPM dan Kota Bogor bagi 83.177 KPM sebesar 10 kilogram beras per KPM.

“Tadi dalam pembicaraan dengan 100 penerima bansos, mereka semua meminta agar semua program bansos beras 10 kilogram dan bantuan langsung tunai El Nino ini untuk dilanjutkan. Nah, kita masih memberikan bantuan beras yang 10 kilo nanti diupayakan sampai bulan Juni dan sekarang sudah diputuskan sampai bulan Maret. Dan bantuan langsung tunai ini nanti kami akan bahas dan laporkan kepada Bapak Presiden,” kata Menko Airlangga.

Baca juga: Naikkan Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Tunjuk Pos Indonesia Salurkan BLT El Nino

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa masyarakat merasa sangat terbantu dengan bantuan ini terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat yang akan mendorong perekonomian.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Perum Bulog, PT Pos Indonesia, yang membuat program ini berjalan dengan lancar. Dan tadi program ini tepat sasaran,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPR RI, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Asisten Deputi Pangan Kemenko Perekonomian Saifulloh, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin, Lurah Pabuaran Rodi Kurniadi, Executive Vice 
President Regional 2 Jakarta PT Pos Indonesia Dino Ariyandi, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Evi Sulandari, perwakilan Badan Pangan Nasional, dan Forkopimda Jawa Barat. (RO/S-3)