ESDM: Suntikan Dana Transisi Energi Masih Tersendat-sendat

DIREKTUR Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris Yahya menuturkan sampai saat ini pendanaan transisi energi dari negara maju masih tersendat. Dana yang dijanjikan sebesar US$100 miliar atau sekitar Rp1.552 triliun (kurs Rp15.528) untuk negara berkembang tiap tahunnya tak kunjung terealisasi.

Menurutnya, pembiayaan tersebut amat penting untuk menjalankan program-program percepatan transisi energi di Tanah Air.

"Sampai 2023, pelaksanaan komitmen US$100 miliar masih tersendat-sendat. Bagaimana aksi mitigas iklim ini bisa dijalankan secara baik kalau tidak ada dukungan finansial yang cukup," kata Harris dalam media gathering di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/12).

Baca juga : Penghasil Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar: Amerika Serikat

Sejumlah proyek transisi energi dikhawatirkan akan terhambat jika janji pendanaan dari negara maju berjalan di tempat. Harris menyebut ada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Tanah Air yang mengalami keterlambatan pengoperasian komersial atau Commercial Operation Date (COD) dari target yang ditentukan.

"Kalau kita lihat secara jelas, di proyek panas bumi misalnya, ada yang sudah ditargetkan COD di 2024 atau 2025. Tapi, karena pengembangnya sulit mendapat dukungan pendanaan, kegiatan itu mundur terus dan proyek lain akan jalan di tempat," tuturnya.

Hingga pergelaran konferensi perubahan iklim atau Conference of the Parties 28 (COP28) di Dubai pada awal Desember ini, Harris mengungkapkan pemerintah Indonesia terus menagih janji komitmen pendanaan US$100 miliar ke negara maju.

Baca juga : Potensi 60 GW Listrik Tersimpan di 17 Titik Laut Indonesia

Ia berpandangan negara-negara maju tidak bisa melempar tanggung jawab dan membebankan masalah penurunan emisi kepada negara berkembang.

Pasalnya, negara maju menjadi juara dalam menyumbang 67% emisi gas rumah kaca secara global di 2023. Negara itu antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jepang dan lainnya.

"Kita lihat program-programnya ada yang dibebankan ke negara berkembang. Ini tentu tidak adil buat negara berkembang," pungkasnya.

Baca juga : Tiongkok, Penghasil Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar

Dilansir laman resmi Kementerian ESDM disebutkan, pemerintah bertekad menghasilkan listrik sebesar 708 gigawatt (GW) di 2060, 96% di antaranya berasal dari pembangkit listrik energi terbarukan, dan 4% sisanya dari tenaga nuklir. Adapun investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisinya diperkirakan sekitar US$1.108 miliar, dengan investasi tambahan sebesar US%28,5 miliar sampai 2060. (Z-4)

Baca juga : Laporan PBB Bongkar Siasat Negara Produsen Bahan Bakar Fosil di KTT Iklim