Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
VISI Indonesia Emas 2045 menggambarkan tekad kuat bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju dan berdaulat.
Pencapaian visi Indonesia Emas 2045 tidak terlepas dari proses pelaksanaan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, serta lingkungan cerdas yang inklusif dan berkelanjutan.
Pertumbuhan pesat kawasan perkotaan di Indonesia tidak hanya menciptakan dinamika baru, tetapi disertai dengan kompleksitas tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi antara lain arus urbanisasi yang cepat, tekanan terhadap sumber daya, dan tantangan degradasi kualitas lingkungan.
Baca juga: Menko Airlangga: Inovasi dan Teknologi Pendorong Transformasi Industri Pangan
Oleh karena itu, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi sangat krusial dalam merinci langkah-langkah strategis untuk mengarahkan pertumbuhan perkotaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan mencapai Indonesia Emas 2045.
“Masih terdapat gap antara penyusunan RDTR dalam realisasi Investasi di Indonesia dan saat ini penyusunan RDTR harus dapat beradaptasi dengan tantangan pengembangan ekonomi mendatang diantaranya urbanisasi, middle income trap, bonus demografi, sustainability development dan investment, economic development issues, blue and green economy serta global warming,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo.
Pernyataan Wahyu disampaikan saat memberi sambutan pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertema “Mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Berkualitas untuk Mendorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan Guna Mencapai Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Senin (11/12).
Baca juga: Lewat Reformasi Struktural yang Dilakukan Pemerintah, Resiliensi Perekonomian Nasional Terus Berlanjut
Melalui kegiatan FGD ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan RDTR yang berkualitas yang didalamnya terdapat perumusan strategi dan langkah-langkah tindak lanjut yang konkrit untuk mencapai pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan sesuai dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
Kegiatan FGD yang dilaksanakan secara luring dan daring dengan dihadiri oleh kurang lebih 400 peserta dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan para mahasiswa tersebut ditutup oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Bidang Perekonomian Marcia.
“RDTR bukan hanya sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai wahana inovasi yang juga mempertimbangkan beberapa isu global yang dihadapi. Keberhasilan implementasi RDTR memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, ahli tata kota dan pihak-pihak terkait lainnya," jelas Marcia.
Baca juga: Presidensi G20 Brasil 2024: Saatnya Membangun Dunia yang Adil dan Berkelanjutan
"Selain itu, hadirnya perkembangan teknologi AI dan konsep baru seharusnya menjadi peluang kita dalam melakukan optimalisasi peningkatan kualitas perencanaan. Karena sebuah rencana harus dapat dibaca oleh pelaku usaha, sehingga implementasi dari pemanfaatan ruang dalam RDTR harus adaptif dan mudah untuk dilaksanakan,” ujar Asdep Marcia.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini yakni Anggota Ikatan Ahli Perencana Indonesia Jati Pratomo, Kepala Dinas PTSP Kota Tangerang Selatan Maulana Prayoga, Director of Urban Planning & Design at DP Urban Consultant Singapore Djoko Prihanto, serta Dosen Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan – Institut Teknologi Bandung Teti Armiati Argo dan Woerjantari Kartidjo. (RO/S-4)
tempat wisata di Surabaya, baik berupa tempat wisata sejarah, edukasi maupun hiburan yang family friendly
Pembangunan Jatinangor, City of Digital Knowledge, fokus utamanya adalah pengembangan industri pengetahuan dari sektor manufaktur atau industri tradisional.
Sekretaris Daerah Herman Suyatman meminta masukan dari praktisi, akademisi teknologi digital, dunia usaha mancanegara, dan pemerintahan.
KINERJA UPT 2 DPUR Kota Depok buruk. Sebab proyek-proyek penunjukkan langsung Pemkot Depok salah lokasi, tidak sesuai gambar sehingga merugikan dan membingungkan kontraktor.
PERUSAHAAN Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor, kembali menghentikan sementara layanannya,karena 15 pegawainya positif covid-19. Layanan dihentikan sampai 20 Januari mendatang.
PEMKOT Bogor terima vaksis Sinovac tahap kedua sebanyak 5 box dengan jumlah 9.160 dosis. Dari jumlah itu sebanyak 10 dosis khusus untuk pejabat publik VVIP.
BADAN Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) akhirnya bisa memetakan sesar aktif yang menjadi pemicu gempa bumi di Kabupaten Sumedang Jawa Barat (Jabar) pada pergantian Tahun 2024.
Lokasi kegiatan di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Tim fokus pada konsolidasi tanah.
Merry menyebut sejumlah pembangunan yang tidak ada dalam Perda RDTR yakni rumah down payment (DP) Rp0 yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Prinsip penyelesaian yang akan dilakukan oleh Ombudsman dalam kasus ini adalah penegakan aturan sekaligus perlindungan pelayanan publik.
Apjatel mengakui pemasangan kabel udara yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan Perda No 8 Tahun 1999.
Agar proses IMB lebih mudah dan tidak menghambat pembangunan perlu dibuat semacam izin pendahuluan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved