Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SISTEM Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya Pemerintah untuk memodernisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyediaan layanan publik bagi masyarakat luas sebagai pengguna SPBE.
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan penilaian visitasi evaluasi SPBE sebagai bagian dari rangkaian Evaluasi SPBE pada 2023. Kemenko Perekonomian telah melakukan penilaian mandiri pada Juli 2023 lalu dan dilanjutkan dengan pelaksanaan penilaian interviu SPBE pada 19 September 2023 secara daring bersama dengan evaluator eksternal.
Kemenko Perekonomian menerima kunjungan kerja Tim Visitasi Penilai Evaluasi SPBE untuk melakukan validasi terhadap hasil Penilaian Interviu dan/atau Penilaian Dokumen, Selasa (5/12). Untuk setiap indikator yang dilakukan validasi, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan hasil observasi pada unit kerja Tim Asesor Internal dan/atau Responden.
Baca juga: Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 Diluncurkan
Pelaksanaan penilaian visitasi evaluasi SPBE Tahun 2023 tersebut dipimpin langsung oleh Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Rizal Edwin dengan didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan Evita Manthovani dan Inspektur Kemenko Perekonomian Mirza Sofjanhadi.
“Harapannya dengan evaluasi ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan implementasi SPBE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga dalam tugas-tugas penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Perekonomian dapat berjalan efektif dan efisien,” tutur Sahli Rizal Edwin.
Turut hadir pada kegiatan penilaian visitasi evaluasi SPBE Tahun 2023 tersebut evaluator eksternal, antara lain Khakim Ghozali dari Institut Teknologi Kalimantan, Nanang Ruswianto dari Universitas Gadjah Mada, perwakilan Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Pendamping Kementerian PANRB. (RO/S-3)
Meski tak sepopuler kerajaan Inggris, berikut ini negara-negara yang masih setia pada sistem monarki di era modern.
Sistem pemerintahan monarki merupakan jenis kekuasaan politik dengan raja atau ratu yang menjabat sebagai pemegang kekuasaan dominan negara atau kerajaan.
SETIAP bangsa harus mempunyai jalan pembangunan sendiri yang dipilih sesuai dengan karakter kesejarahan, kondisi geografis, keadaan sosial, ekonomi, dan politik negara itu.
Pemkab Sumedang merupakan daerah yang ke-24 yang melakukan kunjungan ke Kota Baja terkait pelaksanaan program KKPD.
Indeks SPBE tahun 2023 Pemprov Sulsel mengalami peningkatan. Meraih predikat baik dengan nilai 3,09 poin.
KEPALA Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian mengakui website atau sistem pemerintahan yang banyak disisipi situs judi online karena lemah pengawasan.
SESUAI dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk birokrasi berdampak, yang bukan sekedar tumpukan kertas serta birokrasi lincah dan cepat.
Presiden Joko Widodomeresmikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024 dan meluncurkan layanan terpadu Govtech Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved