Kepastian Hukum Bantu Tingkatkan Iklim Investasi Usaha

KEPASTIAN hukum di Indonesia diharapkan dapat membantu meningkatkan iklim investasi usaha. Pasalnya, penegakan hukum yang lemah dan tidak pasti menjadi salah satu hambatan utama bagi investor asing dan domestik untuk berinvestasi di Tanah Air. Hal itu bisa berdampak negatif pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian disampaikan Managing Partner of BDO Legal Eman Achmad & Co Low Firm Eman Achmad dalam Legal Outlook 2024 yang digelar BDO Legal part of BDO Indonesia di Jakarta, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (30/11).

Baca juga: Pemerintah Geber Peningkatan Investasi dalam Upaya Keluar dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah

Ia menyampaikan derdasarkan data World Justrice Project, Indeks Negara Hukum (rule of law index/RLI) Indonesia tercatat sebesar 0,53 poin pada 2023. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Skor RLI tersebut menempatkan Indonesia pada posisi 66 dari 142 negara di dunia. Melihat trennya, skor RLI Indonesia berfluktuatif cenderung stagnan.

“Ini ditunjukkan dari skor RLI, Indonesia yang hanya naik 0,01 poin dalam delapan tahun terakhir,” tegas Eman.

Menurut dia, penegakan hukum dalam konteks iklim usaha harus dilihat dari berbagai sisi karena investasi terus bergerak dinamis. Kepastian hukum merupakan salah satu pertimbangan penting bersama dengan pertimbangan ekonomi lain seperti kemudahan, kenyamanan, dan keamanan berinvestasi.

Baca juga: Business Forum di Singapura, Dewan Nasional KEK Tawarkan Berbagai Kemudahan Investasi  

"Meski beberapa aturan menjamin aspek penegakan hukum untuk berusaha atau berinvestasi di Indonesia, tetap perlu mengarahkan perhatian pada bagaimana pentingnya melakukan manajemen risiko hukum dari sejak awal mulai berinvestasi sampai akhir kegiatan usaha," ujar Eman.

Thano Tanubrata, CEO for BDO in Indonesia menambahkan, penegakan hukum yang baik akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha mereka.

Karena itu, penegakan hukum yang baik dan konsisten merupakan tanggung jawab bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Pemerintah berperan penting dalam penegakan hukum. Memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada ditegakkan secara adil dan konsisten. Pelaku usaha juga berperan penting dalam menjalankan penegakan hukum karena usahanya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.

Baca juga: Genjot Investasi Kapal Baru, PIS Kerja Sama dengan Dua Lembaga Keuangan Korsel

Hal serupa diungkapkan Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Ketenagakerjaan Kemenko Bidang Perekonomian Chairul Saleh SH LLM. Saat ini, jelas dia, reformasi birokrasi jadi fokus pemerintah untuk meningkatkan investor dan mempermudah usaha lebih maju.

“Sebab, reformasi birokrasi menjadi fundamental untuk lingkungan bisnis yang stabil guna menarik investor dan menambah nilai ekonomi,” katanya.

Termasuk, kata dia, dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Sebab, dari kondisi di Tanah Air, UMKM dianggap sebagai tulang punggung kemajuan ekonomi.

“Karena itu, kami dorong untuk terus melakukan pendataan UMKM by name by address, agar lebih mudah ke depannya,” papar alumnus Universitas Padjajaran tersebut. (RO/S-2)