Didominasi Jasa, Perekonomian Indonesia Harus Diubah

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, struktur perekonomian Indonesia saat ini perlu diubah. Itu karena sektor jasa mengalam pertumbuhan yang sangat tinggi, namun memiliki kontribusi minim bagi perekonomian secara menyeluruh.

"Perekonomian Indonesia perlu diubah. Saat ini, kita terjun ke sektor jasa yang mendominasi perekonomian," ujarnya dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2023, Kamis (30/11).

Dominasi sektor jasa pada perekonomian umumnya terjadi di negara-negara maju dengan tingkat pendapatan tinggi. Namun Indonesia terbilang prematur lantaran saat ini masih berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah.

Pertumbuhan tinggi dari sektor jasa pada perekonomian dalam negeri diikuti dengan penyerapan tenaga kerja informal. Selain itu, nilai tambah yang dihasilkan sektor tersebut juga tak signifikan.

"Ini berkaitan dengan saat kita berbicara tentang produktivitas dan inovasi, terutama dengan teknologi digital, maka sebenarnya ada kesulitan bagaimana meningkatkan kinerja sektor manufaktur," kata Sri Mulyani.

Baca juga:

> APBN Dipastikan Terus Jaga Perekonomian

> Transformasi Ekonomi Kurang Mulus, Indonesia Tak Kunjung Jadi Negara Industri

Untuk itu, Indonesia saat ini berfokus untuk melakukan hilirisasi industri. Diharapkan itu bakal mendorong reindustrialisasi dan mampu menyerap banyak tenaga kerja formal. Tujuannya agar ada peningkatan produktivitas dan daya saing dari dalam negeri.

Salah satu fokus utama hilirisasi dilakukan di sektor sumber daya alam (SDA). Nikel, misalnya, menjadi salah satu komoditas yang dilakukan penghiliran dan memberikan nilai tambah cukup besar bagi Indonesia. Karenanya, pemerintah ingin memperluas produk-produk SDA untuk dihilirisasi.

"Indonesia kini bertekad untuk menciptakan lebih banyak nilai tambah dari sumber daya alamnya. Apa yang telah kita lakukan walaupun dalam waktu yang sangat singkat dari tahun 2014 hingga tahun 2020 telah menciptakan nilai tambah yang cukup luar biasa produk ekspor kita meningkat dari US$176 miliar menjadi US$292 miliar," jelas Sri Mulyani.

Namun dia menyadari agenda tersebut tak dapat dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas. Dibutuhkan investasi yang besar agar upaya hilirisasi beragam produk SDA dapat dilakukan.

"Kita tahu bahwa hal ini memerlukan investasi karena hilirisasi memerlukan infrastruktur, membutuhkan energi, dan kini energi harus ramah lingkungan. Kita juga perlu memiliki kebijakan dan regulasi. Terkadang kita bahkan perlu memberikan insentif," ungkap Sri Mulyani. (Z-6)