Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETIMPANGAN Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia merupakan buah dari standar hidup masyarakat yang timpang pula. Masih banyak masyarakat di wilayah tertentu yang sulit mendapatkan pelayanan fasilitas dasar memadai dan layak.
"Kalau diurai, ini adalah masalah standar hidup yang timpang. Misalnya soal akses pendidikan di wilayah Indonesia bagian timur, bukan hanya masalah bangunan sekolah, tapi juga kualitas dan jumlah guru per murid yang masih kurang," ujar Direkrtur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhisthira saat dihubungi, Rabu (15/11).
Selain dari sisi pendidikan, lanjutnya, ada masalah lain seperti kemampuan pengeluaran masyarakat yang tergerus. Itu akibat mahalnya akses untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dengan kata lain, masih ada persoalan dari ekosistem pangan dan infrastruktur di wilayah tertentu.
Baca juga : Atasi Ketimpangan di Indonesia, Begini Caranya Menurut Peneliti Indef
Bhima tak memungkiri ada pembangunan di era Presiden Joko Widodo yang cukup baik. Hanya, di saat yang sama, banyak pula pembangunan infrastruktur yang sifatnya mega proyek dan tidak berkorelasi dengan penurunan biaya logistik.
"Jadi (ke depan), keberlanjutan infrastruktur kalau bisa indikator keberhasilannya adalah menaikkan IPM di suatu daerah," tutur Bhima.
Dihubungi terpisah, ekonom makro ekonomi dan keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan, ketimpangan IPM merupakan hasil dari ketimpangan yang terjadi di dalam negeri secara umum.
Baca juga : Pendidikan dan Kesehatan Jadi Kunci Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia
Menurutnya, itu terlihat dari aktivitas ekonomi, kemajuan sektor pendidikan, hingga bermutunya fasilitas kesehatan di tiap wilayah yang berbeda dan cenderung timpang.
"Jadi ketimpangan pembangunan ini dalam bentuk aktivitas ekonomi, tingkat pendidikan, layanan kesehatan. Ini yang kemudian membuat terjadi ketimpangan IPM," jelas Riefky.
"Jadi ini bukan sebab, tapi ini merupakan akibat ketimpangan-ketimpangan lainnya. Ini perlu diselesaikan oleh pemerintah. Paling tidak dilakukan langkah serius ke depan," sambungnya.
Baca juga : Jutaan Masyarakat Resah Akibat Aturan Tembakau di RPP Kesehatan
Guna mengatasi persoalan ketimpangan IPM tersebut, pengambil kebijakan didorong untuk melakukan pembangunan infrastruktur lebih merata. Itu juga perlu diikuti dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya di wilayah lain selain Pulau Jawa. (Mir/Z-7)
WAMENDIKDASMEN Fajar hadir di Kalimantan Timur bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, guna meresmikan beberapa gedung sekolah di Samarinda.
TAHUN 2045 ialah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Pada tahun tersebut, negara kita akan memasuki usia satu abad.
Menurutnya pengukuran terhadap kedua hal tersebut lebih mudah dilakukan ketimbang mendalaminya di berbagai sektor lain.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2024 naik 0,85% dari posisi 2023. Pada 2024 IPM Indonesia tercatat di level 75,08 sedangkan pada 2023 ada di level 74,39.
Ridwan Kamil mempertanyakan soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten yang menurun saat Rano Karno menjadi gubernur.
Setiap tahun kenaikan anggaran dari kementerian yang tidak punya mandatory pendidikan makin naik dan kementerian yang memiliki mandatory pendidikan trennya makin turun.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved