IPM Timpang Buah dari Ketimpangan Standar Hidup Masyarakat

KETIMPANGAN Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia merupakan buah dari standar hidup masyarakat yang timpang pula. Masih banyak masyarakat di wilayah tertentu yang sulit mendapatkan pelayanan fasilitas dasar memadai dan layak.

"Kalau diurai, ini adalah masalah standar hidup yang timpang. Misalnya soal akses pendidikan di wilayah Indonesia bagian timur, bukan hanya masalah bangunan sekolah, tapi juga kualitas dan jumlah guru per murid yang masih kurang," ujar Direkrtur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhisthira saat dihubungi, Rabu (15/11).

Selain dari sisi pendidikan, lanjutnya, ada masalah lain seperti kemampuan pengeluaran masyarakat yang tergerus. Itu akibat mahalnya akses untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dengan kata lain, masih ada persoalan dari ekosistem pangan dan infrastruktur di wilayah tertentu.

Baca juga : Atasi Ketimpangan di Indonesia, Begini Caranya Menurut Peneliti Indef

Bhima tak memungkiri ada pembangunan di era Presiden Joko Widodo yang cukup baik. Hanya, di saat yang sama, banyak pula pembangunan infrastruktur yang sifatnya mega proyek dan tidak berkorelasi dengan penurunan biaya logistik.

"Jadi (ke depan), keberlanjutan infrastruktur kalau bisa indikator keberhasilannya adalah menaikkan IPM di suatu daerah," tutur Bhima.

Dihubungi terpisah, ekonom makro ekonomi dan keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan, ketimpangan IPM merupakan hasil dari ketimpangan yang terjadi di dalam negeri secara umum.

Baca juga : Pendidikan dan Kesehatan Jadi Kunci Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Menurutnya, itu terlihat dari aktivitas ekonomi, kemajuan sektor pendidikan, hingga bermutunya fasilitas kesehatan di tiap wilayah yang berbeda dan cenderung timpang.

"Jadi ketimpangan pembangunan ini dalam bentuk aktivitas ekonomi, tingkat pendidikan, layanan kesehatan. Ini yang kemudian membuat terjadi ketimpangan IPM," jelas Riefky.

"Jadi ini bukan sebab, tapi ini merupakan akibat ketimpangan-ketimpangan lainnya. Ini perlu diselesaikan oleh pemerintah. Paling tidak dilakukan langkah serius ke depan," sambungnya.

Baca juga : Jutaan Masyarakat Resah Akibat Aturan Tembakau di RPP Kesehatan

Guna mengatasi persoalan ketimpangan IPM tersebut, pengambil kebijakan didorong untuk melakukan pembangunan infrastruktur lebih merata. Itu juga perlu diikuti dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya di wilayah lain selain Pulau Jawa. (Mir/Z-7)