Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PT PP Presisi Tbk (PPRE, Perseroan) meraih kontrak baru dengan total perolehan mencapai Rp4,9 triliun sampai dengan September 2023 atau mencapai 70% dari target yang telah ditetapkan pada 2023. Capaian kontrak baru tersebut meningkat 69,2% secara year on year (yoy) dibandingkan September 2022, yang sebesar Rp2,93 triliun.
Nilai kontrak baru itu didominasi Perseroan yang berkontribusi menyumbang nilai pemasaran sebesar Rp4,1 triliun atau 84% dari total nilai kontrak baru dengan sisanya diperoleh dari entitas anak PPRE.
Sedangkan berdasarkan lini bisnis Perseroan, kontrak baru didominasi dari sektor jasa pertambangan sebesar 78% atau sebesar Rp3,8 triliun, disusul oleh jasa konstruksi sipil sebesar 18%.
Baca juga: Hutama Karya Akselerasi Transformasi Digital demi Keberlanjutan Bisnis
Jasa pertambangan meliputi pekerjaan mining development dan infrastruktur pendukungnya, sedangkan jasa konstruksi sipil meliputi pekerjaan pembangunan jalan tol, structure work dan production plant.
Total penambahan kontrak baru ini mayoritas berasal dari pemberi kerja ekternal atau di luar PP Group dengan total nilai kontrak sebesar 73% dan PP Group sebesar 27%.
Seiring dengan strategi Perseroan untuk memperluas pangsa pasar eksternal/di luar PP Group telah membuktikan PPRE mampu bersaing di sektor konstruksi nasional.
Baca juga: Aspek Keberlanjutan Tingkatkan Daya Saing Industri Baja
Selain itu, PPRE tetap bersinergi dengan PP Group dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dan sebagainya.
“Target perolehan kontrak baru tahun 2023 Perseroan mencapai Rp6-7 triliun, dengan komposisi terbesar adalah pekerjaan jasa pertambangan dan jasa konstruksi sipil sebagai core business Perseroan. Sebagai Perusahaan Konstruksi Terintegrasi Berbasis Alat Berat, kami yakin jasa pertambangan dapat menjadi bisnis yang berkelanjutan dan dapat memberikan dampak positif bagi Perseroan dalam rangka meningkatkan profitabilitas.” ujar Direktur Utama PT PP Presisi Tbk I Gede Upeksa Negara.
"Dengan sisa waktu tiga bulan di 2023 ini, kami optimistis dapat mencapai target akhir tahun dengan menambah perolehan kontrak baru sebesar Rp2-3triliun. Penambahan tersebut tetap diproyeksikan berasal dari beberapa proyek jasa tambang maupun jasa konstruksi sipil. Harapan kami, dengan perolehan kontrak baru 2023 ini dapat meningkatkan kinerjasecara optimal pada tahun-tahun mendatang”, tutup I Gede Upeksa Negara. (RO/Z-1)
PT Multi Harapan Utama (MHU) memanfaatkan momentum Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 untuk menegaskan kembali pentingnya keselamatan kerja.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mengusulkan rencana penyesuaian wilayah pertambangan (WP) Tahun 2025.
PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMSGI, terus memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan pertambangannya.
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
HAKIM Konstitusi Saldi Isra, mempertanyakan dasar pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dalam sidang lanjutan pengujian UU Minerba.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi bagi 150 tenaga kerja konstruksi, meningkatkan kualitas SDM sektor konstruksi.
Proyek bernilai sekitar Rp219 miliar ini menampilkan inovasi konstruksi berupa skybridge ikonik sepanjang 22 meter yang menghubungkan Menara Wimaya II (Tower B) dengan Menara Wimaya I.
PERTUMBUHAN Surabaya sebagai pusat ekonomi dan kawasan urban utama di Jawa Timur menempatkan sektor konstruksi pada tekanan yang kian kompleks.
Kaltim serius dalam meningkatkan tata kelola konstruksi, meningkatkan kualitas pembinaan kontraktor, serta memperkuat pengawasan proyek strategis daerah.
Ketua MTKBTI Weni Maulina ingin agar para pelaku industri konstruksi bawah tanah tidak berjalan sendiri. MTKBTI menjadi ruang bersama untuk berdiskusi, mencari solusi, dan berkomunikasi.
PU Bangun secara aklamasi menetapkan Suko Widigdo sebagai Ketua Umum PU Bangun periode 2025-2028 menggantikan Mursyid.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved