Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
TIGA hari setelah dilantik kembali sebagai Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, kembali ke kampung halamannya di Sulawesi Selatan dan mengaku akan membangun pertanian Indonesia lebih baik. Dia akan fokus pada sembilan komoditas pangan strategi yang ada, mengembalikan swasembada pangan, dan menghentikan impor beras.
Hal itu disampaikan Amran, menanggapi beras impor yang masuk ke Sulawesi Selatan sebanyak 70 ribu ton, sementara provinsi itu dikenal sebagai lumbung pangan yang menyuplai beras ke sejumlah daerah di Nusantara.
"Kita akan urai satu per satu. Kita akan membuat program akselesari. Kita (Kementan) sudah dua kali menggelar rapim (rapat pimpinan), membuat langkah-langkah strategis, mengembalikan posisi swasembada beras di Indonesia," seru Amran.
Menurutnya, itu tidak sulit, karena selama pemerintah Presiden Joko Widodo, sudah empat kali swasembada. "Jadi ini tidak sulit. Karena dulu yang swasembada itu semua pegawai Kementan yang ada saat ini di pemerintaha," pungkas Amran.
Baca juga:
> Bulog Sulselbar Kekurangan Stok Beras
> BMKG Tingkatkan Literasi Iklim Guna Cegah Krisis Pangan
Sebelumnya disebutkan, ada 70 ribu ton beras impor masuk di Sulsel. Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Divre Bulog) Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, Imron Rosidi menjelaskan, Bulog ditugaskan pemerintah untuk mengimpor beras negara dan beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah).
"Rencananya, Sulsel dapat destinasi impor beras sebanyak 70 ribu ton. Itu tidak masuk sekaligus, tapi bertahap," sebut Imron.
Untuk tahap pertama sudah masuk Sulsel awal November sebanyak 40 ribu ton dari Thailand, dan dikirim juga secara bertahap menggunakan 4-5 kapal. "Untuk tahap kedua nanti 30 ribu ton, bisa tahun depan, hanya belum tau dari negara mana dan pastinya kapan. Jadi memang total keseluruhan 70 ribu ton," lanjut Imron.
Masuknya beras impor tersebut untuk mengantisipasi ketersedaan pangan dan pengendalian inflasi di Sulsel. "Lantaran panen sudah hampir selesai di wilayah Sulsel, dan Bulog sudah tidak bisa menyerap (gabah atau beras) lagi untuk beras medium karena harga sudah diatas HPP (Harga pembelian pemerintah," tambah Imron.
Diakuinya, jika memang terjadi kekurangan stok di Sulsel. Meski demikian, Imron menyebutkan jika cadangan beras Sulsel masih cukup hingga 3-4 bulan ke depan, tanpa menyebut angka pasti stok beras Sulsel saat ini. (Z-6)
Keberhasilan menjaga stok dan stabilitas harga pangan merupakan hasil kerja bersama dari peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, pengawasan distribusi
Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat upaya swasembada gula nasional melalui penguatan pengembangan tebu rakyat.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan mayoritas komoditas strategis berada dalam posisi surplus menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan target swasembada pangan. Cadangan beras nasional di Perum Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Pemerintah memperkuat kolaborasi riset untuk menopang target swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved