Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuturkan penggratisan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar tidak mengurangi penerimaan pajak negara.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan pemerintah menanggung insentif pajak properti dari uang pajak rakyat melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
"Insentif ini bukan berarti tidak dibayarkan, bukan berarti nol PPN. Iya nol untuk wajib pajak, tapi tetap berutang. Siapa ya bayar? Ini ditanggung pemerintah pajaknya," ungkapnya dalam gathering media DJP di Lombok Barat, Rabu malam (25/10).
Baca juga: Stimulus Bebas PPN Sektor Perumahan dari Pemerintah Disambut Baik BTN
"Secara mekanisme anggaran yang membayar itu Direktorat Jenderal Anggaran ke DJP. Dari mana uangnya itu? Ya dari pajak-pajak rakyat juga, tapi dari tahun lalu. Secara penerimaan pajak tidak mengalami penurunan," tegas Dwi.
Ia menerangkan tujuan pemberian insentif PPN DTP untuk pembelian rumah komersial di bawah Rp2 miliar untuk merangsang daya beli masyarakat. Menurut Dwi, banyak calon konsumen yang menahan keinginan untuk berbelanja properti akibat kondisi ekonomi global dan dinamika politik di Tanah Air.
Baca juga: Pelemahan Ekonomi Dunia Pengaruhi Sektor Properti, Pemerintah Siapkan Insentif PPN DTP
"Berdasarkan analisis pasar makro pemerintah terlihat bahwa pertumbuhan sektor properti mengalami perlambatan. Mungkin masyarakat punya uang, tapi masih disimpan. Penyebabnya mereka khawatir atas kondisi global dan menghadapi pemilu," ucapnya.
Kemenkeu diketahui menyiapkan total anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk insentif sektor properti. Rinciannya, Rp300 miliar untuk PPN DTP sampai akhir 2023 dan Rp1,7 triliun untuk periode tahun depan. Untuk Juli hingga Desember 2024, PPN DTP yang ditanggung pemerintah sebesar 50%. Sisa alokasi anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk penggratisan biaya administrasi Rp4 juta bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (Z-10)
Target penerimaan penerimaan pajak di Provinsi Sulawesi Selatan untuk 2023 sebesar Rp12,83 triliun. Hingga Mei 2023 capaian penerimaan pajak sudah 40,57% atau sebanyak Rp5,02 triliun.
Pemkab Manggarai Barat NTT menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menagih tunggakan pajak kepada sejumlah wajib pajak di Labuan Bajo.
Pencapaian ini menandai keberhasilan Kanwil DJP Bali dalam meraih quattrick 100% penerimaan pajak secara berturut-turut sejak 2021 hingga 2024.
Kanwil DJP Bali telah mengumpulkan penerimaan pajak sejumlah Rp6,27 triliun atau 34,86% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp17,99 triliun hingga Mei 2025.
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti penurunan penerimaan pajak yang terjadi di awal tahun ini. Menurutnya, itu bisa jadi cerminan ekonomi masyarakat.
Tercatat hingga 14 Desember 2022, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.634,36 triliun, atau 110,6% dari target dalam APBN 2022, yakni sebesar Rp1.485 triliun.
Apersi juga berkomitmen mengupayakan masyarakat berpenghasilan rendah mendapat kemudahan mengajukan KPR rumah.
Program ini menggunakan bahan bangunan yang berkelanjutan, desain yang efisien energi dan skema pembiayaan yang mendukung akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Lokasi Podomoro Park di Bandung Selatan yang strategis membuat unit Avanya Avega memiliki daya tarik sendiri di kalangan investor.
KBP kembali meluncurkan produk hunian terbarunya di kawasan perbukitan seluas 80 hektare yang dinamakan Bumiluhur Hegar.
KRISIS akibat pandemi covid-19 tidak menyurutkan minat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memanfaatkan program bantuan pemerintah guna membeli rumah pertama mereka.
Alokasi anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada 2021 mencapai Rp19,1 triliun untuk 157.500 unit rumah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved