Tingkatkan Kompetensi SDM Tenaga Kerja, Kemnaker Gelar Rembuk Nasional LPKS

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar acara Rembuk Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Minggu (15/10). 

Forum Rembuk Nasional LPKS ini merupakan komitmen Kemnaker dalam melakukan pembinaan pelatihan kerja swasta.

LPK Swasta disebut memiliki peranan penting dalam peningkatan kompetensi serta daya saing sumber daya manusia.

Baca juga : SDM Indonesia Harus Siap Hadapi Kecerdasan Buatan

"Kemnaker merasa perlu untuk melakukan forum ini karena di antara modalitas kita meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, modalitasnya adalah dari lembaga-lembaga pelatihan kerja swasta," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat ditemui di acara Rembuk Nasional LPKS, Minggu (15/10).

Baca juga : Kemenaker Melepas 2.000 Peserta Pemagangan ke Jepang

Menaker menyampaikan, hingga tahun 2023, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki modalitas kelembagaan pelatihan vokasi yang terdiri dari 292 Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah, 2.908 LPK swasta, 3.757 BLK komunitas, dan 79 BLK luar negeri. Dari modalitas tersebut, pemerintah memiliki kapasitas pelatihan vokasi nasional sebanyak 5.778.881 orang/tahun dan kapasitas sertifikasi sebanyak 8.873.200 orang/tahun.

Dengan modalitas yang cukup besar itu, kata Ida, pemerintah akan benar-benar memaksimalkan peran lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta. Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Melalui perpres, lanjut Ida, pemerintah akan melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menjawab bonus demografi.

"Jumlah penduduk usia produktifnya melimpah, maka agar bisa masuk di pasar kerja, perlu disiapkan kompetensinya. Pendidikan maupun pelatihan vokasi harus bisa menjawab kebutuhan pasar kerja yang sangat dinamis. Banyak jenis pekerjaan baru yang muncul yang membutuhkan kompetensinya," jelasnya.

Komitmen Kementerian Ketenagakerjaan dalam pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta juga ditunjukkan dengan telah terbentuknya Forum Nasional LPKS. Kemnaker juga selalu mengalokasikan program dan anggaran untuk peningkatan tata kelola dan penjaminan mutu lembaga melalui akreditasi LPKS. Harapannya, lulusan pelatihan dari lembaga tersebut memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat bersaing di pasar kerja global. (Z-8)