Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) tercatat sebagai pembeli pertama unit karbon dalam peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) yang dilakukan di Main Hall PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (26/9/2023).
IDX Carbon diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman, serta Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei.
Fransiska mengatakan, partisipasi aktif CIMB Niaga sebagai pembeli unit karbon dalam peluncuran IDX Carbon merupakan bagian dari strategi Bank untuk mencapai Net Zero pada 2050 dan dukungan terhadap program dekarbonisasi yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia.
“CIMB Niaga telah memiliki komitmen emisi nol bersih gas rumah kaca (GRK) Cakupan 1 dan 2 pada tahun 2030, serta terhadap emisi nol bersih GRK secara keseluruhan (Cakupan 1, 2, dan 3) pada 2050. Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian penurunan emisi GRK Indonesia dan global serta peningkatan kinerja lingkungan Bank,” kata Fransiska.
CIMB Niaga berkomitmen untuk aktif menjadi bagian ekosistem keberlanjutan yang fokus pada kolaborasi, transformasi, dan transisi yang berkeadilan (just transition), khususnya untuk mendukung tercapainya ekonomi rendah karbon, ENDC Pemerintah Indonesia, Perjanjian Paris, maupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan penetrasi yang lebih cepat oleh perbankan terjadi karena mereka telah memiliki pengalaman untuk persyaratan bursa karbon, dengan tujuan memenuhi persyaratan Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaannya.
“Salah satu alasannya, perbankan ingin dinyatakan atau dilabelkan sebagai bank yang menerapkan prinsip hijau atau green,” kata Inarno. (Try/E-1)
Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, mengatakan BEI dijadwalkan kembali melakukan pertemuan lanjutan dengan MSCI pada 11 Februari 2026.
BEIÂ angkat bicara terkait sejumlah perkara dugaan manipulasi dan kejahatan pasar modal atau dikenal praktik saham gorengan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) untuk membahas rencana peningkatan porsi saham beredar (free float) 15%.
Peningkatan batas minimal free float saham menjadi 15% serta rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bagian dari agenda reformasi pasar modal nasional.
Ia menyebut fenomena fear of missing out (FOMO) mendorong investor ramai-ramai masuk ke saham yang likuiditas dan fundamentalnya terbatas.
Purbaya optimistis tekanan pasar tidak akan berlangsung lama. Ia menyinggung proses seleksi ketua OJK yang sudah mulai berjalan sebagai sinyal kepastian yang ditunggu pasar.
IHSG, nilai kapitalisasi pasar, dan juga rata nilai transaksi harian, membukukan rekor tertinggi atau all time high. Pasar modal domestik pada September 2025 mencatatkan kinerja yang positif.
Rencana bisnis meliputi pengoperasian LCO2 carriers yang mengangkut karbon hasil tangkapan dari industri seperti pembangkit listrik, kilang, dan produksi amonia.
Bursa ini akan melakukan tokenisasi dan memperdagangkan kredit karbon premium yang terverifikasi.
MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pencapaian dan arah kebijakan Indonesia dalam pengembangan sistem nilai ekonomi karbon nasional.
MASYARAKAT adat di pegunungan Meratus, Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan penolakan terhadap kebijakan perdagangan karbon yang dikampanyekan pemerintah.
MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bakal melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk membahas perihal pajak karbon.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved