Pemerintah Dukung Transformasi Digital UMKM dan Social Commerce

EKONOMI digital di Indonesia menunjukkan potensi yang besar. Hal ini sejalan dengan semangat Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Mei 2020. Pemerintah terus mendukung transformasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mengajak masyarakat untuk bangga dan membeli produk lokal, salah satunya lewat industri e-commerce. 

"Pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan produktivitas pelaku usaha, khususnya UMKM serta masyarakat," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong pada acara Bincang E-Commerce bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) di Jakarta, Jumat (8/9).

Perkembangan teknologi yang kian dinamis saat ini membawa masyarakat pada fenomena ekonomi digital baru, yaitu social commerce (s-commerce). Media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana transaksi jual beli. Usman menjelaskan bahwa praktik s-commerce saat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang difasilitasi platform dan dilakukan secara pribadi atau langsung antara sesama pengguna media sosial.

Baca juga: Harga Beras Bulog Alami Kenaikan Menjadi Rp54.500 per 5 Kg

Saat ini, tambah Usman, Kemenkominfo memprioritaskan pengawasan s-commerce yang berbasis platform. Diperlukan komitmen kuat dalam meningkatkan literasi digital di Indonesia untuk mengantar masyarakat menuju digital society melalui percepatan pembangunan ekosistem infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta transformasi digital bagi pelaku UMKM.

Dari sisi pelaku industri e-commerce, Ketua Umum idEA Bima Laga memastikan bahwa para pelaku industri e-commerce memiliki kepedulian pada pengembangan ekonomi lokal dengan mendorong penjualan produk buatan Indonesia, terutama dari pengusaha UMKM. "IdEA hadir menjadi mitra pemerintah, salah satunya dalam mendukung UMKM melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia," ujar Bima.

Baca juga: Janji Emisi Perusahaan Minyak dan Gas Dituding Terhenti

Dalam Gernas BBI, lanjutnya, pelaku industri e-commerce tidak semata mendorong pelaku usaha untuk onboarding atau membuka toko daring, tetapi juga melakukan pelatihan dan pendampingan. Selain itu, lanjut Bima, roda bisnis e-commerce melibatkan banyak sektor bisnis lain yang menjadi penggerak perekonomian digital indonesia, seperti sektor logistik, payment gateway, perbankan, fintech, dan lain-lain. Namun, bukan berarti roda bisnis e-commerce menghilangkan aturan ekspor impor. Peredaran produk impor pada industri e-commerce dibatasi aturan cross border. 

Wakil Ketua idEA, Budi Primawan, menjelaskan bisnis cross border secara resmi dikelola oleh platform dan semua itu mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, baik dari segi pajak maupun lainnya. Persentase jumlah transaksi dari sektor cross border tidak terlalu tinggi karena pelaku bisnis cross border masih mengutamakan upaya mendorong transaksi dari produk lokal. Dengan demikian, para pelaku usaha lokal yang belum onboarding, bisa mulai mencoba untuk merambah ke pasar daring. 

"Berjualan di Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) (online) lebih efisien secara biaya, waktu kelola lebih fleksibel, dan jangkauan pasar luas," jelas Budi. Harapannya, para pelaku e-commerce dapat saling membantu mendukung penguatan ekonomi digital di Indonesia di masa mendatang guna memajukan perekonomian nasional dan mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045. (RO/Z-2)