Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
DORONG literasi keuangan masyarakat untuk mengimbangi perkembangan inklusi keuangan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi nasional.
"Percepatan pembangunan semaksimal mungkin harus melibatkan masyarakat, demikian pula pembangunan sektor ekonomi yang membutuhkan peningkatan literasi keuangan dari masyarakat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/9).
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,10%. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan permasalahan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen.
Baca juga: 1.000 Nasabah PNM di Jepara Dapat Edukasi Literasi Keuangan
Melalui peraturan yang diterbitkan oleh OJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu OJK juga mendefinisikan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan keyakinan (confidence) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadi lebih baik.
Kesenjangan inklusi dan literasi keuangan masyarakat, menurut Lestari, harus segera dipersempit agar peluang-peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang disediakan lembaga keuangan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Baca juga: Literasi Keuangan Pondasi Pemberdayaan UMKM
Upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari harus mampu menjadi bagian penting dalam proses percepatan pembangunan ekonomi nasional.
Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses pembangunan agar berdampak pada pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Karena, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, lebarnya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan menyebabkan sejumlah program pembangunan tidak berjalan dengan baik.
Berdasarkan kondisi tersebut, Rerie mengajak para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk membangun kolaborasi yang kuat agar dapat mengakselerasi proses pembangunan di sejumlah sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. (Z-6)
PENINGKATAN literasi peserta didik di sejumlah sektor harus didukung konsistensi kebijakan dan political will semua pihak terkait.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
Lestari Moerdijat mendorong implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti lambannya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meski telah disahkan sejak 2022
Upaya perlindungan anak dari dampak negatif dunia maya harus menjadi perhatian semua pihak.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved