Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
DORONG literasi keuangan masyarakat untuk mengimbangi perkembangan inklusi keuangan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi nasional.
"Percepatan pembangunan semaksimal mungkin harus melibatkan masyarakat, demikian pula pembangunan sektor ekonomi yang membutuhkan peningkatan literasi keuangan dari masyarakat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/9).
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,10%. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan permasalahan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen.
Baca juga: 1.000 Nasabah PNM di Jepara Dapat Edukasi Literasi Keuangan
Melalui peraturan yang diterbitkan oleh OJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu OJK juga mendefinisikan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan keyakinan (confidence) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadi lebih baik.
Kesenjangan inklusi dan literasi keuangan masyarakat, menurut Lestari, harus segera dipersempit agar peluang-peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang disediakan lembaga keuangan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Baca juga: Literasi Keuangan Pondasi Pemberdayaan UMKM
Upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari harus mampu menjadi bagian penting dalam proses percepatan pembangunan ekonomi nasional.
Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses pembangunan agar berdampak pada pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Karena, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, lebarnya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan menyebabkan sejumlah program pembangunan tidak berjalan dengan baik.
Berdasarkan kondisi tersebut, Rerie mengajak para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk membangun kolaborasi yang kuat agar dapat mengakselerasi proses pembangunan di sejumlah sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. (Z-6)
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak dan perempuan harus dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama.
Upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan remaja masih banyak menghadapi tantangan.
Perlu penguatan kualitas guru dengan mekanisme yang transparan, sehingga mudah diakses.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong dilakukannya upaya antisipatif dalam menyikapi dampak konflik global terhadap perekonomian nasional.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved