Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM upaya sosialisasi kepada masyarakat secara luas terkait kebijakan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), Wakil Ketua DPR RI H. Eddy Soeparno, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina, dan Duta Kuliner Indonesia dan pegiat UMKM, Nadja Azzura Tohir menjadi narasumber seminar kebijakan hilir migas.
Kegiatan seminar tentang kebijakan hilir migas dilaksanakan di Hotel Permata Bogor, Jumat (26/8)..
Seminar umum ini juga bertujuan agar masyarakat lebih memahami secara luas, mengenai informasi yang berkaitan dengan kebijakan hilir migas mulai dari peran, tugas maupun fungsi dari BPH.
Baca juga: Hilirisasi Energi Tingkatkan Nilai Tambah Saat Diekspor Tak Lagi Raw Material
Apalagi BPH Migas ini dibentuk untuk melakukan pengaturan juga pengawasan terhadap penyediaan serta pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
“Bahan bakar minyak dan gas elpiji konsumsinya terus meningkat karena ini merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Untuk itu perlu adanya kesadaran dalam penggunaan BBM dan gas elpiji bersubsidi hanya untuk masyarakat yang berhak.” ucap Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
Seminar umum ini juga merupakan bentuk harapan kepada masyarakat Bogor untuk dapat berperilaku hemat dalam penggunaan BBM bersubsidi, juga menerangkan mengenai layanan Gas Pipa kepada masyarakat.
Baca juga: Bank DKI Bekali 500 UMKM untuk Hadapi Era Ekonomi Kompetitif
“Gas pipa ini bisa di ajukan kepada BPH Migas melalui layanan 135, dengan minimum 20 KK yang mengajukan pada daerahnya, karna Bogor ini sudah menjadi kota lintasan gas pipa,” ucap Tim BPH Migas.
SPBU Diminta Turut Dorong Pemberdayaan UMKM
Turut hadir dalam kegiatan seminar umum ini, Duta Kuliner Indonesia dan pegiat UMKM, Nadja Azzura Tohir yanga menyampaikan aspirasinya, yang berkaitan dengan UMKM.
Baca juga: DPR Dukung Bahlil Minta Bank BUMN Bantu UMKM
“Saya ingin menyampaikan aspirasi warga yang sudah sering saya temui di Bogor Selatan, mungkin bisa dibuatkan subsidi untuk lahan UMKM di setiap SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), karena kita bisa mengembangkan suatu daerah untuk kemajuan UMKM-nya, sehingga roda perekonomian Indonesia khususnya Bogor bisa lebih meningkat," ucap Nadja. (RO/S-4)
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Moody’s Ratings menurunkan outlook 7 emiten Indonesia menjadi negatif, termasuk TLKM, ICBP, dan UNTR. Simak daftar lengkap emiten yang terdampak di sini.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Pertamina menegaskan BBM subsidi untuk nelayan terbagi dalam JBT, JBKP, dan JBU. Nelayan perlu memahami perbedaannya agar akses BBM tepat sasaran.
Pemerintah memangkas kuota Pertalite 2026 hingga 6,28%. Subsidi energi diperketat, BBM murah makin dibatasi, dan risiko tekanan ke rakyat menguat.
Menutup 2025, PT Pertamina Gas (Pertagas) meraih apresiasi penting dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Kesepakatan bersama ini tidak hanya merupakan upaya penegakan hukum, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen agar memperoleh BBM dan gas bumi sesuai haknya.
Kerosin dan avtur mengalami kenaikan sebesar 3,86% dan 5,81% seiring dengan meningkatnya kegiatan rumah tangga dan meningkatnya mobilitas menggunakan pesawat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved