Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI kedua Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Perdagangan dan Investasi G20 atau Trande & Investment Ministers’ Meeting (TIMM) di Jaipur, India, dibuka dengan tema menarik Leveraging Technology for Paperless Trade.
Pada Jumat (25/8) ini, menteri-menteri dari 20 negara terbesar dunia tersebut membahas masa depan perdagangan di era digital.
Baca juga: Fakta Mengenai DEFA yang Buat Ekonomi Digital ASEAN Melejit hingga US$2 Triliun di 2030
Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memberikan pidato intervensinya pada pertemuan tersebut dengan menekankan pentingnya teknologi dan transformasi digital dalam perdagangan dunia di masa kini dan yang akan datang.
“Saya yakin salah satu masa depan perdagangan adalah digitalisasi. Kemajuan teknologi dan meningkatnya tuntutan atas efisiensi dan isu keberlanjutan mendorong transformasi perdagangan global," kata Zulhas dalam pidatonya.
Ketua Umum PAN itu memandang transisi perdagangan digital menghadirkan manfaat signifikan, tetapi tantangan akan tetap muncul dalam bentuk kesenjangan literasi dan lemahnya infrastruktur digital.
Baca juga: Ekonomi Digital ASEAN Capai US$2 Triliun di 2030
Karena itu, semua pihak perlu terus merangkul solusi digital untuk menyederhanakan dan meningkatkan kelancaran proses perdagangan global serta meningkatkan upaya dalam menjembatani kesenjangan digital.
Salah satu yang sedang dan terus berubah adalah persoalan rantai pasok. Menurut Mendag Zulhas, di sinilah peningkatan pemanfaatan teknologi digital menjadi sangat penting dalam perdagangan dunia ke depan.
“Fasilitasi perdagangan dengan pemanfaatan teknologi digital memungkinkan konektivitas sistem rantai pasok yang kompleks serta mendorong efektivitas sistem logistik,” papar Zulhas.
Dalam pidato di hadapan para menteri negara-negara G20 tersebut, Zulhas menegaskan komitmen Indonesia dalam hal transformasi digital ini. Salah satunya adalah dengan mengikuti WTO Free Trade Agreement.
“Upaya G20 dalam mendukung transformasi digital merupakan bagian dari agenda lebih besar yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perannya vital.” tutupnya. (RO/S-2)
Karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan Gus Yahya tidak lagi memiliki legitimasi.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Diyakini ketua umum PSI di masa mendatang tidak jauh dari keluarga Jokowi.
WAKIL Ketua Umum PSI, Andy Budiman mengatakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dapat kembali mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
Waketum PAN Eddy Soeparno mengaku pihaknya terbuka dengan usulan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali menguat.
Selain di bidang ketenagakerjaan, Eddy juga menyoroti kebijakan kemandirian pangan yang mulai menunjukkan hasil positif.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan sikap tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved