Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
NYARIS tak berfungsinya sejumlah bandara di Pulau Jawa disebabkan oleh perencanaan dan kajian yang kurang matang. Alih-alih membawa manfaat besar, infrastruktur tersebut justru seolah menjadi pembangunan sia-sia.
"Ini adalah lemahnya dari sisi perencanaan pada saat pengkajian. Sebuah program itu kan melalui pengkajian," ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah saat dihubungi, Sabtu (19/8).
Lantaran kadung terbangun, infrastruktur tanpa perencanaan matang itu mestinya dioptimalisasi agar membawa kemanfaatan. Namun kenyataannya itu tidak terjadi karena minimnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan daerah sekitarnya.
Baca juga: Bangun Infrastruktur Jangan Didasari Keinginan Pihak Tertentu
Bukannya mendukung pemanfaatan infrastruktur tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemda malah tidak memprioritaskan sarana yang sudah terbangun.
"Karena kebijakan pemda setempat yang tidak mendukung keberadaan bandara itu. Harusnya pemda mendukung dan membuat kebijakan yang mengarah ke bandara itu. Itu sama seperti dengan Bandara Kertajati," terang Trubus.
Baca juga: Bandara Kertajati Siap Beroperasi Penuh Mulai 29 Oktober 2023
"Jadi kalau kepala daerahnya diam saja, ya tidak akan jalan. Artinya apa yang dibangun pemerintah itu ada lemah di dalam hal penegakan," sambungnya.
Karenanya, agar pembangunan infrastruktur tak berakhir sia-sia, imbuh Trubus, diperlukan partisipasi publik yang intens. Itu karena pembangunan ditujukan untuk melayani masyarakat sekitar dan mendorong perekonomian kawasan.
Tanpa pelibatan publik yang kuat, infrastruktur yang dibangun hanya akan menjadi pajangan semata.
"Publik itu diajak bicara. Harus citizen centric. Mengajak masyarakat di sekitar untuk bicara menyatakan pendapatnya. Kalau minim partisipasi publik, itu akan sulit," pungkas Trubus.
Diketahui setidaknya terdapat tiga bandara di Pulau Jawa yang nyaris tak berfungsi meski telah dibangun untuk melayani masyarakat. Ketiganya yakni Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga, Bandara Ngloram di Blora, dan Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya. (Mir/Z-7)
Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur nasional periode 2025–2029 mencapai US$ 625,37 miliar (Rp10.162 triliun).
Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tengah giat memodernisasi sektor logistik untuk mendukung pertumbuhan industri nasional.
Kawasan Canggu kian dilirik investor dunia sebagai aset investasi potensial, tak hanya untuk masa kini tetapi juga jangka panjang.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
PingCAP mengumumkan perluasan kolaborasi strategis dengan Microsoft. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat adopsi infrastruktur data modern
Kedaulatan ekonomi digital Indonesia semakin penting di tengah laju digitalisasi dan ketidakpastian global.
Selain itu, Wakapolda juga menegaskan bahwa Polda Jawa Tengah akan terus mengikuti perkembangan mitigasi bencana tersebut.
Bupati Blora Arief Rohman mengaku menyesalkan banyak sumur-sumur minyak di daerah ini yang tidak dilengkapi perijinan dan keamanan memadai hingga terjadi kebakaran.
TIGA orang tewas dan dua luka-luka dalam kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, terbakar pada Minggu, 17 Agustus 2025, pukul 11.30 WIB.
KEBAKARAN sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, belum dapat dipadamkan.
KORBAN meninggal dunia kebakaran sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, bertambah menjadi tiga orang.
Hingga Minggu (17/8) malam, kebakaran yang terjadi di sebuah sumur minyak rakyat di di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora yang terbakar sejak siang belum dapat dipadamkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved