Bahlil Pastikan Investasi Triliunan Rupiah Masuk Indonesia, DPR: Kita Suport

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Xinyi Glass Holdings Limited (Xinyi Group) mengenai kerja sama investasi, yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Chengdu, Tiongkok.

MoU yang ditandangani pada 28 Juli 2023 itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Bahlil ke fasilitas produksi Xinyi Group di Wuhu, Tiongkok pada 19 Juli 2023 lalu. 

Tujuan dari MoU ini adalah untuk mendukung rencana investasi Xinyi Group senilai US$11,5 miliar atau setara dengan Rp127 triliun di Kawasan Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Investasi tersebut meliputi pengembangan ekosistem rantai pasok industri kaca dan industri kaca panel surya.

Menanggapi kabar tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wachid mengakui capaian pemerintah ini sangat baik dan kebijakan hilirisasi yang dilakukan selama ini tepat sasaran.

Untuk itu, pemerintah lewat Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus mengawal kerja sama ini dengan baik hingga terealisasi.

“Bagus dong, yang penting kan ada kepastian hilirisasi itu enggak, tidak ada masalah jadi yang penting progresnya bagus tinggal kita tunggu realisasinya saja. Itu kan baru rencana, apakah dari rencana ini sesuai dengan target yang sudah dibuat atau bagaimana," kata Abdul Wachid saat dihubungi, Jumat (4/8).

Seiring dengan hal itu, pemerintah berencana membuka opsi pelarangan ekspor pasir kuarsa atau silika untuk fokus dilakukan hilirisasi di dalam negeri, sebab Indonesia berupaya menjadi negara penyumbang panel surya terbesar dunia.

Namun, Abdul Wachid meminta pemerintah memastikan terlebih dahulu rencana investasi harus benar-benar terwujud.

"Jadi pemerintah harus buat plan, kalau memang mau menyetop ekspor silika itu kapan mulainya begitu, jangan ini belum ada kepastian namanya juga rencana investasi,” tambahnya

Menurut Abdul Wachid, pemerintah terlebih dahulu menyusul master plan dengan baik agar perusahan pengelola silika di Indonesia tidak mengalami kerugian setelah pemerintah memutuskan melakukan hilirisasi kepada pasir kuarsa yang menjadi bahan utama kaca. 

Pasalnya, kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ini memaksakan perusahan atau pabrik di Indonesia tidak boleh mengekspor bahan mentah yang dikelola. Untuk itu, perlu ada kejelasan dari pemerintah soal investasi besar ini.

“Rencana investasinya kapan realisasinya. Nah setelah ada master plan-nya, terus kalau mau dilarang ekspor bagus kalau menurut saya itu langkah maju, tapi jangan ujug-ujug ada larangan ekspor lalu teman-teman yang sudah bergerak di bidang silika ini yang belum mampu bangun smelter, terus tidak boleh ekspor ya bagaimana itu,” ujarnya.

Dikatakan Abdul Wachid, perlu diperhatikan juga oleh pemerintah jika pelarangan ekspor pasir silika diterapkan, ia meminta pasir tersebut masih tetap terserap dengan baik di pasar domestik.

“Itu kan tidak adil juga, jadi yang namanya berkeadilan itu boleh dilarang ekspor tetapi di dalam negeri ada yang nampung, tidak ada persoalan menurut saya,” ucapnya.

Abdul Wachid pun memastikan Komisi VII DPR akan mendukung penuh keberhasilan pemerintah datangkan investor ke Indonesia, yang mana investor akan membangun pabrik pengelolaan kaca terbesar kedua di dunia.

“Ya bagus, artinya kalau itu kita support bagus yang penting kan bagi kita itu hilirisasi. Mengapa kita sepakat dengan hilirisasi itu karena memang ada add value, jadi ada nilai tambah dari kegiatan tambang itu sendiri. Kalau hanya kita menjual raw material umpamanya itu kan nilai tambahnya berkurangnya rugi kita itu banyak terutama dari sisi tenaga kerja dari sisi nilai produk umpamanya kayak nikel,” ungkapnya.

Politisi PKB ini pun mencontohkan kerugian negara saat menjual bahan mentah seperti nikel, dengan negara mengalami kerugian 10 kali lipat saat menjual masih dalam kondisi bahan mentah.

Padahal potensi negara mengalami untung besar jika smelter dibangun di Indonesia, dan ini membuat pemerintah melakukan hilirisasi pertambangan. Selain untung besar, pemerintah juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, terkhusus bagi masyarakat dimana pabrik tersebut beroperasi.

“Nikel itu kan kalau dijual raw materialnya 10 kali lipat kerugian kita, seharusnya kita untung 10 kali lipat kalau kita bangun smelter, setidaknya setengah jadi atau memang sudah jadi material yang dibutuhkan oleh industri turunannya. Kalau menurut saya itu jauh lebih menguntungkan, mulai dari penyerapan tenaga kerja, kita akan menggembar-gemborkan soal bonus demografi sebenarnya,” ucap Abdul Wachid.

Lanjut Abdul Wachid mengatakan dengan bonus demografi yang sudah didepan mata, lapangan kerja harus juga tersedia seoptimal mungkin, salah satu dari upaya tersebut ialah mendorong kebijakan industrialisasi.

“Satu sisi bonus demografi ini kan kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi bencana, karena apa angkatan kerjanya tinggi tetapi lapangan kerjanya tidak tersedia itu kan bahaya. Nah langkah menciptakan lapangan kerja tidak ada selain industrialisasi yang bisa menyerap lapangan kerja,” jelasnya.

Abdul Wachid pun mencontohkan beberapa negara maju yang mulai mengutamakan industrialisasi dalam mengelola hasil kekayaan alam mereka, dan mereka sendiri bisa dengan leluasa mengelola semua hasil alam dengan turunannya.

Dia menegaskan industrialisasi dapat membawa Indonesia menjadi negara yang maju ke depan.

“Negara-negara maju itu mengapa bisa maju karena memang mereka berpindah dari tradisional menjadi industrialisasi. Mengapa industrialisasi karena dia bisa mengelola turunan yang lebih baik nilai produknya. Yang kedua produksinya itu jadi gak icrit-icrit (sedikit-sedikit)," paparnya

"Jadi kalau sesuatu itu diproduksi secara masal dia lebih murah biayanya dan hasilnya lebih bagus,” pungkasnya. (RO/Z-1)