Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Marves) meluncurkan dan menyosialisasikan aplikasi Pengelolaan Sistem Informasi Aspirasi Kemaritiman (PESAN) sebagai wadah pengelolaan, pengawasan laporan aspirasi dan aduan dari masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik akan informasi.
"Ini adalah sebuah sistem informasi yang fungsinya untuk mengumpulkan semua aspirasi dari berbagai saluran komunikasi resmi yang
dimiliki oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, termasuk komentar, usulan, saran, masukan, dan pengaduan dari masyarakat," kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan lewat keterangan di Jakarta, Selasa.
Luhut pun mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan.
"Dengan adanya integrasi diharapkan pengelolaan Aplikasi PESAN dapat lebih efektif, efisien, dan menyeluruh kepada masyarakat,"
imbuhnya.
Aplikasi PESAN juga telah terintegrasi dengan beberapa layanan publik dan diharapkan dapat meningkatkan sinergi dengan tujuh Kementerian di bawah koordinasi Kemenko Marves dalam mengimplementasikan pengelolaan informasi dan pelayanan publik.
Sekretaris Kemenko Marves Ayodhia GL Kalake menyebut aplikasi PESAN saat ini telah terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya, seperti PPID Kemenko Marves, SP4N LAPOR!, WBS, dan platform media sosial Kemenko Marves.
"Hal ini tentunya menjadi perwujudan dari inovasi dan bentuk komitmen dari Kemenko Marves untuk selalu meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat,"; katanya.
Aplikasi PESAN ini sendiri dicetuskan oleh Koordinator Hubungan Masyarakat Khairul Hidayati yang berharap pelayanan publik Kemenko Marves semakin baik dan terus berinovatif dengan adanya aplikasi tersebut.
"Semoga aplikasi ini dapat memudahkan pengguna dalam menampung aspirasi masyarakat. Dengan begitu, Kemenko Marves dapat memberikan pelayanan publik yang semakin baik dan mudah digunakan oleh semua kalangan," katanya.
Hida, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi melalui kontak WhatsApp melalui nomor 0813-3334-1723.
Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kemenko Marves harus mampu meningkatkan kualitas layanan informasi melalui Pengelolaan Sistem Informasi Aspirasi
Kemaritiman (PESAN). (Ant/E-1)
Ketua Dewan Ekonomi Nssional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan bersilaturahim Lebaran ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di hari pertama Lebaran, Senin (31/3).
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Luhut Pandjaitan mengaku heran dengan penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax yang masih sarat bermasalah.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan turut buka suara atas bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menyinggung keberadaan orang-orang toxic dalam pemerintahan yang dianggap mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Pada semester I 2024, Garuda mencatat kerugian sebesar Rp1,54 triliun. Perseroan pelat merah itu mencatatkan pembengkakan beban usaha yang besar.
Sebuah studi terhadap siswa di Indonesia mengungkapkan bahwa 75% responden merasa lebih termotivasi saat belajar melalui pendekatan gamifikasi.
Momentum Ramadan merupakan periode paling krusial bagi industri aplikasi gaya hidup Muslim.
Apple resmi merilis iOS 26.2.1. Cek apakah iPhone 13, 14, atau SE Anda masih kebagian update fitur AirTag 2 ini. Berikut daftar lengkap kompatibilitasnya.
Apple merilis iOS 26.2.1 dengan fokus utama dukungan AirTag 2 dan perbaikan bug aplikasi Wallet. Simak rincian lengkap pembaruannya di sini.
Bagi pengguna iPhone yang belum sempat melakukan update ke versi 26.2, pembaruan ini akan digabungkan (bundled) sehingga Anda langsung mendapatkan seluruh fitur baru.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved