Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
EKS Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli mengatakan kerja sama dengan Tiongkok mesti membawa kemaslahatan bagi Indonesia. Hal itu mengingat rekam jejak bantuan Tiongkok yang dinilai memiliki motif terselubung.
"Hubungan antarnegara besar wajar. Tapi tentu mesti dikaji apakah kesepakatan-kesepakatan baru menguntungkan Indonesia atau tidak. Itu penting," kata Rizal dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk '10 Tahun Hubungan Ekonomi Indonesia-China,' Minggu (30/7).
Rizal tapak tilas saat Tiongkok masih menjadi negara miskin puluhan tahun lalu. Namun kini Negeri Tirai Bambu menjadi negara dengan kekuatan ekonomi, militer, dan pengaruh terbesar nomor dua di dunia.
Baca juga: Diguyur Rp175 T, RI Gandeng Tiongkok Bangun Industri Pasir Kuarsa
"Mereka menjadi blok sendiri dan kuat sehingga wajar saja China mulai agresif di politik luar negerinya," papar dia.
Rizal menyebut salah satunya keinginan Tiongkok menguasai Laut Natuna Utara. Tiongkok kukuh ingin menamai wilayah itu sebagai Laut China Selatan.
Baca juga: Indonesia Disebut Perlu Mencermati Teknik Pinjaman Utang Tiongkok
"Waktu saya menko, saya mengganti jadi Natuna Utara dan kita daftarkan di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Wajar karena itu laut kita," tegas dia.
Rizal justru heran dengan pernyataan beberapa pejabat akhir-akhir ini. Mereka kembali menyebut Laut Natuna Utara dengan Laut China Selatan.
"Seharusnya konsisten dengan itu (Laut Natuna Utara) karena penting sebagai salah satu kesepakatan yang menyangkut perikanan di laut itu," jelas dia.
Menurut Rizal, Tiongkok getol menguasai Laut Natuna Utara karena potensi kekayaan lautnya. Tiongkok dinilai tidak punya hal itu sehingga ingin hasil ikan dan kekayaan biota Indonesia.
"China punya ambisi teritorial termasuk Laut Natuna Utara dan sebagian wilayah Afrika," ucap dia. (Z-3)
Indonesia dan Pakistan memperkuat komitmen kemitraan kedua negara di sektor pertahanan, investasi, hingga dukungan terhadap forum kerja sama negara berkembang atau Developing Eight
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta menyoroti merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi alarm keras bagi sistem pencegahan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Indonesia menyambut baik rencana investasi dan kerja sama jangka panjang SINOVAC, termasuk di bidang riset dan pengembangan vaksin.
Goethe-Institut memandang bahasa, budaya, dan pendidikan sebagai sarana untuk menghubungkan orang-orang lintas disiplin dan lintas batas negara.
Penguatan juga akan menyasar pada pengawasan ruang siber yang saat ini menjadi medan baru berbagai pelanggaran hukum internasional.
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Jepang melalui NEDO menawarkan beberapa skema kerja sama penelitian untuk menyiapkan industri di bidang energi baru dan teknologi.
Kedua perguruan tinggi menargetkan kontribusi lebih besar menciptakan pendidikan berkualitas bagi industri dan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved