Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Indonesia perlu mencermati teknik pinjaman utang dari Tiongkok. Jangan sampai bantuan tersebut justru membawa masalah bagi Indonesia di masa depan.
"Ada teknik yang disebut lending to own. Anda meminjam (uang), dengan harapan (Tiongkok) menguasai aset," kata eks Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk '10 Tahun Hubungan Ekonomi Indonesia-China,' Minggu (30/7).
Rizal mengatakan Tiongkok kerap meminjamkan uang ke negara-negara yang membutuhkan. Namun jumlah pinjamannya sangat besar dan Tiongkok disebut sudah mengetahui negara itu tidak akan sanggup membayar. "Sehingga mereka memberi pinjaman supaya bisa memiliki asetnya," papar dia.
Baca juga: Delapan MoU Disepakati Jokowi dan Xi
Rizal mencontohkan pinjaman utang Tiongkok pada Sri Lanka untuk membangun pelabuhan yang sangat besar. Tiongkok sejak awal tahu pembangunan itu tidak memungkinkan antara volume lalu lintas dan jumlah kontainer.
"Sri Lanka tidak bisa bayar, diubah kontraknya konsesi China bisa menaruh pasukan dari 90 tahun bertambah 60 tahun," ujar dia.
Baca juga: Diguyur Rp175 T, RI Gandeng Tiongkok Bangun Industri Pasir Kuarsa
Rizal mengelaborasi situasi itu di Indonesia lewat proyek kereta api (KA) cepat. Proyek itu terlambat dua tahun. "China melakukan unfair business practice karena awalnya bilang murah tapi praktiknya naik terus, mark up besar, cost besar," tutur dia.
Kondisi itu membuat porsi kepemilikan saham proyek Tiongkok semakin besar. Rizal menyebut pemerintah seharusnya mengambil tindakan tegas setelah proyek molor.
"Harusnya (Tiongkok) bayar penalti, kenakan sanksi administratif dan finansial ke partnernya. Apakah hubungan baik ini dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari Indonesia?" ucap dia.
Rizal menuturkan ada dua kemungkinan alasan pemerintah Indonesia bersikap relatif santai. Kemungkinan pertama ialah naif atau kemungkinan kedua bagian patgulipat pemerintah dengan Tiongkok.
"Karena China motifnya tidak hanya bisnis tapi juga politik dan strategis," kata dia. (Z-3)
Panduan bijak mengelola cicilan dan pinjaman di tengah krisis ekonomi, agar tetap stabil meski pendapatan terganggu dan beban finansial meningkat.
Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, menyambut baik wacana permodalan Koperasi Desa Merah Putih melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Terlilit utang merupakan salah satu momok yang pasti ditakuti oleh semua orang. Karena ketakutan tersebut, banyak orang enggan untuk mengajukan pinjaman atau berutang untuk alasan apa pun.
Menekraf Teuku Riefky Harsya, berkoordinasi dengan Menko Airlangga Hartarto guna membahas peningkatan akses pendanaan/pinjaman bagi pelaku ekraf, termasuk optimalisasi KUR
Seorang hakim federal telah memperpanjang blokir sementara yang menghalangi pemerintahan Trump membekukan hibah dan pinjaman federal.
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved