Pemerintah Dorong Keterhubungan Jalan di Utara Jawa

PEMERINTAH tengah mengupayakan keterhubungan jalur darat utara Pulau Jawa untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan kawasan industri. Keterhubungan itu bakal memperlancar arus barang dan menghasilkan efisiensi biaya logistik. Pembangunan konektivitas itu juga telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) 32/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Melalui Inpres tersebut, jalan di daerah yang berdekatan dengan jalan nasional bakal dibenahi dan ditingkatkan kemantapannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, melalui Inpres tersebut pemerintah dapat menghubungkan seluruh kawasan yang ada di Utara Jawa.

"Model kawasan ekonomi adalah kawasan industri yang ada di Jawa, di seluruh koridor Utara Jawa disambung jalannya oleh Pak Bas (Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," ujarnya dalam Conference on National Strategic Projects, Jakarta, Rabu (26/7).

Baca juga: Peringkat Logistik RI Turun, Pengamat: Ketidaksiapan dan Rendahnya Pemanfaatan Infrastruktur Jadi Penyebab

Selorohnya, keterhubungan jalan yang tengah dilakukan itu bakal menghapus Jalan Raya Pos atau dikenal Jalan Daendels (William Herman Daendels, mantan Gubernur Hindia Belanda) di Utara Jawa. Daendels diketahui telah menghubungkan Anyer-Panarukan.

Pemerintah, kata Airlangga, telah mengidentifikasi dana yang dibutuhkan untuk pembangunan maupun perbaikan jalan daerah tersebut. Dana yang diusulkan Kementerian PU-Pera dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ialah sebesar Rp32 triliun.

Baca juga: Neraca Perdagangan Juni 2023 Diperkirakan Surplus 1,33 Miliar Dolar AS

"Hanya sedikit Jalan Daendels yang minta diselesaikan supaya kita tidak kenal lagi Jalan Raya Daendels di daerah Jawa Timur. Pemerintah bisa selesaikan itu dari dana yang Rp32 triliun untuk menghubungkan seluruh kawasan. Mari kita hapus nama Jalan Daendels dari Indonesia Raya ini," tutur Airlangga.

Di kesempatan yang sama, Menteri PU-Pera Basuki Hadimoeljono mengatakan, pembangunan maupun perbaikan jalan daerah yang dituangkan dalam Inpres mendukung peningkatan konektivitas jalan tol yang telah dibangun. Jalan di daerah, sebutnya, bakal menjadi pendukung jalan tol yang sudah beroperasi.

"Koridor Jawa Utara maupun Trans Sumatera sekarang harus diikuti dengan pengembangan wilayah di sekitar jalan tol. Kami bertugas menyambungkan kolektor-kolektor itu ke tol. Untuk itu salah satunya dengan Inpres Jalan Daerah yang sudah kita desain mulai Januari-Februari lalu," terangnya.

Melalui Inpres itu pula tingkat kemantapan jalan provinsi yang saat ini rerata 70% dan jalan kabupaten/kota di bawah 60% bakal meningkat. Sebab, perbaikan bakal dilakukan dan mendukung kelancaran konektivitas keluar-masuk ke jalan tol di Utara Jawa.

"Usulan yang kami dapatkan dengan Bappenas sekitar Rp32,7 triliun, kemudian kita lihat prioritasnya menjadi Rp14,6 triliun yang akan kita laksanakan pada 2023. Sekarang yang sedang dilaksanakan Rp7,4 triliun. Jadi semua, di seluruh provinsi. Kemarin sudah ditinjau pelaksanaannya," pungkas Basuki. (Mir/Z-7)