Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMERINTAH daerah (Pemda) diminta berperan aktif melakukan upaya percepatan realisasi kegiatan Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) melalui pengawalan dan pendampingan kegiatan Pertanian Cerdas Iklim atau Climate Smart Agriculture (CSA) di wilayah Program SIMURP.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengharapkan pemda juga aktif mengawal peningkatan produksi, produktivitas dan indeks pertanaman [(P) di lokasi SIMURP dan replikasi kegiatan CSA secara luas dan berkelanjutan pasca SIMURP berakhir.
Hal itu dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, saat membuka Pertemuan Forum Laporan Semester SIMURP 2023 (Wilayah Timur) di Surabaya, belum lama ini.
Baca juga: Kementan dan DPR Tingkatkan Keterampilan Petani di Penajam Paser Utara, Kaltim
Harapan serupa dikemukakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang mengaku senang dan bangga pada para gubernur dan bupati yang agresif memperjuangkan kebutuhan pangan masyarakatnya.
Buktikan Kerja Nyata di Lapangan
"Saya suka bupati dan gubernur yang agresif, karena kita bisa memecahkan masalah langsung di lapangan, juga harus membuktikan kerja nyata di lapangan," katanya.
Menurut Mentan Syahrul, persoalan pertanian memang harus dipecahkan bersama dengan mempererat komunikasi dan koordinasi antar lembaga/kementerian, serta pimpinan daerah hingga level camat dan lurah.
"Tidak bisa hanya Menteri Pertanian saja yang bekerja. Sandarannya tetap ada di kepala daerah yakni gubernur dan bupati," katanya.
Baca juga: Kementan Dorong Inovasi Pengujian Cita Rasa Kopi Untuk Perkuat Hilirisasi
Pertemuan yang digelar secara hybrid tersebut dihadiri Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) BPPSDMP Kementan, Bustanul Arifin Caya; sejumlah pejabat daerah terkait selaku pelaksana teknis provinsi pada empat provinsi lokasi SIMURP.
Selain itu, hadir pula Kepala Bappeda atau mewakili 12 kabupaten dari enam provinsi lokasi SIMURP; narasumber mewakili Bappenas, KemenPUPR dan Kemendagri; serta manajer, deputi dan pengelola kegiatan SIMURP.
Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi menambahkan Program SIMURP merupakan kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Bank Dunia dan AIIB dengan pendekatan penerapan teknologi CSA.
"Tujuannya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh dan petani melalui Bimbingan Teknis atau Bimtek dan Sekolah Lapang; meningkatkan produksi, produktifitas, dan IP; meningkatkan pendapatan petani serta mengurangi efek gas rumah kaca," katanya.
Baca juga: Kementan Luncurkan BUPK untuk Lahirkan Petani Muda
Dedi Nursyamsi menambahkan, mengingat banyaknya tantangan pada 2023 di antaranya fenomena El Nino serta penutupan saluran irigasi yang masih berproses sebagai akibat masifnya rehabilitasi jaringan irigasi mengejar penyelesaian rehab jaringan irigasi, maka diperlukan upaya ekstra agar tujuan SIMURP dapat tercapai.
Kapusluh Bustanul Arifin Caya mengharapkan dukungan penyuluh dalam pengawalan kelembagaan petani melalui Poktan, Gapoktan dan P3A dalam penerapan teknologi CSA berupa teknologi hemat air [AWD], pemupukan berimbang, pembuatan dan penggunaan pupuk organik dan sistem tanam Jajar Legowo (Jarwo).
Sosialisasi CSA Secara Masif oleh Penyuluh Pertanian
"Sosialisasi CSA secara masif oleh penyuluh kepada petani terkait kesadaran bahwa CSA dapat meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan petani dalam menghadapi dampak perubahan iklim," katanya.
Menurut Bustanul, pemberdayaan petani muda untuk aktif dalam kelembagaan ekonomi petani (KEP) melalui kemitraan untuk peningkatan pendapatan petani dengan melibatkan pemerintah daerah, swasta, perbankan dan stakeholders.
Baca juga: Kementerian Pertanian Dampingi Petani Siap Hadapi Kemarau Panjang
"Tak kalah penting, liputan media secara masif terhadap pentingnya CSA dalam menghadapi dampak perubaan iklim," katanya lagi.
Lokasi kegiatan Program SIMURP tersebar pada 24 kabupaten di 10 provinsi yang merupakan daerah irigasi maupun daerah rawa di antaranya Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai; Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin di Sumatera Selatan.
Pulau Jawa meliputi Kabupaten Cirebon, Indramayu, Karawang, Subang di Jawa Barat; tujuh kabupaten di Jawa Tengah yakni Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo, Grobogan, Demak, Kebumen, Brebes; dan Kabupaten Jember di Jawa Timur.
Sementara di Kalimantan hanya Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah; wilayah Sulawesi di Kabupaten Takalar, Bone, Pangkep, Pinrang; Konawe di Sulawesi Selatan; Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara; Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nagekeo di Nusa Tenggara Timur (NTT). (RO/S-4)
PEMERINTAH Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), memastikan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, terkait kasus tanah demplot pertanian.
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat secara maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8).
Wamentan Sudaryono mengajak para wisudawan Polbangtan Yoma untuk menjemput impian dengan usaha terbaik dan bangkit membangun sektor pertanian.
Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras nasional hingga September 2025 surplus sebanyak 4,86 juta ton dari target yang telah ditetapkan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut HUT ke-80 RI merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap kemandirian pangan nasional.
OBSESI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8% agar Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) masih terasa berat.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved