Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
STAF Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati berpendapat dampak negatif dari kegiatan pertambangan yang meningkat mulai terlihat. Itu antara lain pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang karena pesakitan masyarakat yang meningkat, termasuk jenis penyakitnya.
"Rusaknya lingkungan sehingga produk ikan, pertanian terganggu, udara buruk, dan seterusnya," sambung Vivi melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, yang diterima di Jakarta, Minggu (23/7) malam.
Hal itu disampaikan Vivi saat ditanya soal kausalitas antara tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah yang menjadi fokus hilirisasi tambang, seperti Sulawesi dan Maluku. Sebab, efek ganda dari hilirisasi dinilai belum optimal mengingat persentase penduduk miskin di wilayah tersebut juga masih tinggi.
Baca juga : ASEAN Blue Economy Forum Tegaskan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan
Vivi sendiri mengaku belum melihat data yang menunjukkan terjadinya ketimpangan. Namun, ia menyebut ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, seperti hilirisasi nikel yang bersifat padat modal dan teknologi.
Baca juga : Bappenas: Ekonomi Biru Mesin Baru Pertumbuhan ASEAN
"Tantangan utamanya adalah technical skill dan knowledge dari SDM kita," jelasnya.
Menurut Vivi, tidak banyak universitas yang memiliki program studi metalurgi atau perilaku fisika dan kimia dari unsur-unsur logam maupun material science. Padahal, ilmu-ilmu tersebut sangat diperlukan dalam pengembangan hilirisasi nikel.
"Infrastruktur pendidikan untuk pekerja nikel juga masih sangat terbatas di daerah-daerah kita yang kaya akan cadangan nikel seperti Sulawesi dan Maluku Utara. Hal ini yang perlu disiapkan untuk ke depannya," tandas Vivi. (Z-8)
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
HAKIM Konstitusi Saldi Isra, mempertanyakan dasar pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dalam sidang lanjutan pengujian UU Minerba.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan terdapat dua perusahaan berskala besar atau lighthouse company yang bersiap melakukan penawaran umum perdana saham.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) memperingatkan Indonesia masih terperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah, dengan ketergantungan pada tambang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved